... mereka memiliki persepsi bahwa perizinan investasi di Indonesia berbelit-belit ..."Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Sugeng Rahardjo mengusulkan adanya tim kerja khusus (desk) investasi khusus Tiongkok guna meningkatkan realisasi investasi Negeri Tirai Bambu itu ke Tanah Air.
"Investasi Tiongkok membutuhkan informasi tentang investasi dan perbaikan layanan perizinan investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah," demikian Sugeng Rahardjo melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut diplomat karir di Kementerian Luar Negeri RI itu, salah satu masalah yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia adalah minimnya informasi tentang potensi dan tata cara berinvestasi di Indonesia.
Sugeng, dalam paparan di acara Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Surabaya, Rabu, juga mengusulkan adanya perbaikan layanan perizinan dan kepastian hukum melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.
"Dari berbagai pertemuan dengan investor Tiongkok, mereka memiliki persepsi bahwa perizinan investasi di Indonesia berbelit-belit dan tidak ada kepastian hukum. Selain persoalan infrastruktur dan ketersediaan lahan, PTSP Pusat di BKPM sebenarnya dapat menjawab masalah tersebut," katanya.
Ia mengemukakan, masih rendahnya realisasi investasi Tiongkok di Indonesia, kendati 40 persen investasi negara tersebut ke luar negeri mengarah pada negara-negara Asia Pasifik.
"Setelah kunjungan ke RTT bulan lalu, Presiden Joko Widodo memberi tugas kepada kami, perwakilan Indonesia, agar investasi Tiongkok ke Indonesia pada 2020 mencapai 80 miliar dolar AS atau 17 persen dari target investasi 2015-2019," katanya menambahkan.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
