Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mempelopori jurnalisme positif yang mengedepankan keseimbangan berita (balance news), kebenaran fakta (telling the truth) disertai sensor mandiri (self censoring). "LKBN ANTARA diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata tidak saja sebagai pencerah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap segala persoalan yang dihadapi bangsa," katanya, dalam dialog dengan 33 Kepala Biro Daerah LKBN ANTARA se-Indonesia di Wisma ANTARA, Jakarta, Selasa. Kepala Negara menyampaikan bahwa ANTARA harus dapat menjelaskan, kebijakan pemerintah secara utuh, apa latar belakangnya, apa yang telah dicapai, dan apa yang belum dicapai, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi yang berujung pada instabilitas nasional. Dicontohkannya, pemberitaan mengenai bencana alam yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia, selain menyampaikan fakta tentang tingkat kerusakan dan jumlah korban, informasi mengenai penanganan yang telah dilakukan pemerintah pun, hendaknya disampaikan. Dengan begitu, menurut Presiden, rakyat tahu apa yang telah diperbuat pemerintah, agar rakyat tidak frustasi yang dapat mengarah pada instabilitas, karena bencana alam dan kejadian lain, termasuk terorisme, akan terus ada sehingga perlu diberitakan secara akurat. "Jangan sampai pers, termasuk ANTARA meracuni jiwa, keyakinan, kebanggaan dan kepercayaan rakyat terhadap negeri dan bangsanya sendiri, karena informasi yang tidak seimbang dan utuh," ujarnya. Presiden menyatakan, pihaknya tidak ingin membatasi keingintahuan masyarakat, tetapi jika itu berdampak pada masalah kesusilaan, keagamaan dan ketertiban nasional, maka semua ada batasnya. "Tidak terlalu terbuka atau terlalu jauh kita memberitakan sesuatu peristiwa," katanya. Presiden juga menekankan, perlunya suatu informasi memuat kebenaran fakta, seperti dalam pemberitaan kasus tindak pidana korupsi. "Sekalipun Indonesia serius memerangi korupsi, namun seseorang tidak bisa dihakimi bersalah tanpa sebuah keputusan pengadilan," katanya. Menurut Presiden Yudhoyono, media massa hendaknya memiliki pertimbangan kelayakan dalam menyiarkan suatu informasi, dan jangan sampai informasi yang tersiar hingga ke luar negeri justru merugikan bangsa, karena memberikan citra yang negatif. Kepala negara mencontohkan, salah satu stasiun televisi di Indonesia yang 85 persen isi tayangannya memberikan penggambaran yang negatif tentang Indonesia. Masyarakat luar negeri, kata dia, secara otomatis akan mengira bahwa hal itulah yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu, tidak ada hal baik sama sekali. Presiden menambahkan, keberpihakan terhadap negara hendaknya tetap dimiliki oleh media di Indonesia, sebagaimana halnya sejumlah media di luar negeri yang tetap memiliki sensor mandiri untuk informasi yang akan ditayangkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil, bersama Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi LKBN ANTARA, Asro Kamal Rokan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006