counter

Partai Suu Kyi: pejabat Myanmar usulkan penundaan pemilu

Partai Suu Kyi: pejabat Myanmar usulkan penundaan pemilu

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi (REUTERS/China Daily)

Yangon (ANTARA News) - Otoritas pemilu Myanmar, Selasa, mengusulkan penundaan pemilihan umum pada November, kata jurubicara partai oposisi Aung San Suu Kyi, sehingga memicu keraguan mengenai waktu pelaksanaan pemilu terpercaya yang pertama sejak beberapa generasi itu.

Komisi Pemilihan Umum (UEC) belum memastikan penundaan pemilu pada 8 November itu, namun partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi mengatakan ide tersebut diungkapkan dalam pertemuan partai-partai politik di ibukota Naypyidaw, lapor AFP.

"Mereka bertanya apa pendapat kami soal penundaan pemilu," kata Win Htein, jurubicara NLD, yang diperkirakan meraih suara mayoritas dalam pemilu --yang pertama kali diikutinya secara nasional sejak seperempat abad.

Berita mengenai pertemuan itu mengirimkan sinyal-sinyal kewaspadaan di seluruh negara yang pernah dipimpin junta itu, dimana demam pemilu sudah melanda.

Setiap upaya untuk menghambat pemilu akan menimbulkan kekecewaan luar biasa di negara yang mendapat pujian Barat atas upaya bertahap keluar dari pemerintahan junta itu.

Win Htein tidak memberikan alasan bagi usulan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu.

Namun ia mengatakan, NLD dan Suu Kyi menentang usul itu sementara partai berkuasa mendukungnya.

UEC belum memberikan komentar atas laporan tersebut.


Konflik Selama Beberapa Dekade

Aturan pemilu menyebutkan bahwa pihak berwenang bisa menunda pemungutan suara di wilayah-wilayah konstituen yang terkena bencana alam atau kerusuhan.

Myanmar masih dalam upaya pemulihan dari banjir besar yang menghancurkan infrastruktur di seluruh negara, namun mereka sebelumnya tidak berpikir untuk mengancam tanggal pelaksanaan pemilu.

Pada 2008, referendum nasional yang didukung militer digelar hanya beberapa hari setelah sebagian wilayah negara itu dihancurkan oleh topan Nargis yang menewaskan sekitar 138 ribu orang.

Beberapa pejabat pada Selasa mengatakan mereka telah menunda pemungutan suara di sebagian besar wilayah utara provinsi Shan dan Kachin yang berbatasan dengan Tiongkok karena masih berlangsungnya pertempuran dengan pemberontak etnis.

"Beberapa desa mempunyai pembatasan keamanan dan kami khawatir soal itu. Kawasan lain berada di bawah kekuasaan Kachin (pemberontak) dimana kami tidak mampu menggelar pemilu," kata Tun Aung Khaing, pejabat pemilu senior di provinsi Kachin kepada AFP.

Langkah itu telah diantisipasi dan terutama berdampak di kawasan-kawasan yang dilanda perang atau diluar kendali pemerintah, dimana beberapa suku minoritas masih menolak kekuasaan pemerintah.

Usul penundaan itu muncul ketika Myanmar tengah bersiap menandatangani gencatan senjata terbatas pada 15 Oktober dalam upaya mengakhiri perang sipil selama berdekade.

Gencatan senjata antara militer dan pemberontak Kachin runtuh pada 2011 di bawah pemerintahan semi-sipil baru.


Perjuangan Demokrasi

Pemilu Myanmar pada November dipersiapkan bagi empat tahun era keterbukaan luar biasa di negara yang menghadapi kemiskinan dan pengasingan akibat pemerintahan militer yang represif selama hampir setengah abad.

Muncul kekhawatiran bahwa proses reformasi terhenti dalam beberapa bulan terakhir.

Partai-partai turun ke jalan untuk mengumpulkan dukungan dan Suu Kyi menggelar aksi besar-besaran di seluruh negara, dihadiri oleh masa pendukung yang mengibarkan bendera.

Nama Suu Kyi menanjak setelah aksi unjuk rasa menentang militer pada 1988 yang ditindas dalam operasi berdarah oleh militer.

NLD memenangi pemilu pada 1990 namun militer menolak hasilnya dan berulangkali menempatkan Suu Kyi dalam tahanan rumah hingga pemilu pada 2010.

Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer menyapu bersih kemenangan dalam pemilu-pemilu itu, tanpa perlawanan dari NLD.

Peraih Nobel Suu Kyi dilarang ikut dalam pemilihan presiden, berdasar aturan yang melarang posisi tersebut bagi mereka yang menikah dan memiliki anak warga negara asing.
(Uu.S022/M007)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Jokowi tekankan pentingnya keamanan di Rakhine State

Komentar