Kemungkinannya banyak contohnya ekonomi kreatif. Itu sedang berkembang sekarang, karena ekonomi kreatif ada animasi dan e-commerce,"Jakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan sejumlah kementerian mengajukan usulan sektor yang masuk dalam revisi Daftar Negatif Investasi salah satunya ekonomi kreatif.
"Kemungkinannya banyak contohnya ekonomi kreatif. Itu sedang berkembang sekarang, karena ekonomi kreatif ada animasi dan e-commerce," katanya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Azhar mengatakan masuknya sektor ekonomi kreatif tersebut untuk mengakomodasi permintaan para pelaku usaha agar sektor yang diminati para anak muda tersebut makin berkembang di Indonesia.
"Tentunya mana yang dibuka atau tidak tergantung hasil kesepakatan. Peran pemerintah memang kepentingannya mau dibuka atau tidak. Tapi yang pasti DNI ini memberikan kesempatan yang besar bagi dunia usaha untuk masuk," katanya.
Selain itu, sektor lainnya yang bisa masuk dalam revisi DNI ini adalah sektor yang terkait dengan industri hilirisasi maupun yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
"Disamping itu hal-hal yang terkait hilirisasi, itu harus kita fokuskan, kemudian infrastruktur yang juga merupakan fokus pemerintah. Kita juga harus melihat dari wawasan yang lain," tambah Azhar.
Ia memastikan segala usulan revisi DNI tersebut akan dirumuskan dalam BKPM terlebih dahulu, setelah mendapatkan masukan dari asosiasi dan instansi terkait, sebelum diambil keputusan oleh Presiden.
"Kita nantinya siap membahas bilateral sektor per sektor, sebelum nanti dilaporkan ke kantor Menko dan diserahkan kepada Presiden. Kita mungkin membutuhkan waktu sebulan atau dua bulan di BKPM," jelasnya.
Azhar menambahkan segala usulan sektor yang masuk revisi DNI bermanfaat bagi kemajuan dunia usaha serta sektor riil di Indonesia, meskipun hal itu nantinya bisa mengundang kehadiran investor asing.
"Prinsipnya DNI ini lebih terbuka untuk dunia usaha baik dalam negeri maupun asing. Itu gunanya kita melakukan DNI, kalau ditutup kan repot," katanya sembari menambahkan revisi DNI ini bisa masuk dalam paket kebijakan ekonomi.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
