"ASEAN merupakan wilayah ekonomi kompetitif sehingga persaingan iklim usaha di kawasan tersebut sangat ketat dan rentan konflik," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), akhir pekan lalu.
Menurut dia, ada beberapa kebijakan persaingan usaha yang dapat berpotensi memicu konflik di antaranya ketentuan yang dapat membuat sebuah perusahaan mendominasi sebuah posisi dan ketentuan yang memfasilitasi perjanjian terhadap perusahaan untuk berhenti sejenak dalam menghadapi persaingan hukum.
"Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah pada pasar yakni untuk membatasi jumlah perusahaan yang tersebar di dalam pasar usaha bisnis," katanya.
Terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan masyarakat ASEAN khususnya pada bidang iklim usaha.
Beberapa hal itu di antaranya integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global karena pada kenyataannya persaingan ekonomi pada saat ini tidak hanya bersaing dalam lingkup ASEAN melainkan juga secara global.
Selain itu, tingkatan jumlah produksi usaha harus sesegara mungkin dikembangkan dalam menghadapi persaingan pasar dan pembangunan ekonomi yang merata juga harus diperhatikan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berimbang.
Ia mengatakan jika hal itu dijalankan dengan baik, maka akan menciptakan iklim usaha yang sehat di ASEAN khususnya bagi Indonesia.
"Indonesia tidak perlu takut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena dirasa sudah sangat siap dalam hal kekuatan iklim usahanya, tinggal menjalankan dan pengawasannya perlu dimaksimalkan," katanya.
Dekan Fakultas Hukum UMY Trisno Raharjo mengatakan persaingan dunia usaha jika tidak diatur dengan baik, maka tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
"Iklim bisnis pada masyarakat ASEAN diharapkan akan menjadi lebih baik dalam menghadapi MEA," katanya.
Menurut dia, Indonesia dalam hal persaingan usaha memiliki keunggulan dan lebih siap dibandingkan negara lainnya.
"Namun, jangan sampai karena Indonesia dirasa paling siap, berimbas terhadap implementasinya yang tidak mendapatkan dukungan yang kuat bagi Indonesia sendiri maupun ASEAN," katanya.
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
