Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Hadi Aspirin, di Bandarlampung, Kamis, menyatakan pemerasan atau intimidasi yang dilakukan oknum mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun wartawan itu, sampai memicu puluhan kepala sekolah minta mundur merupakan potret buram pendidikan di Lampung.
Praktisi pendidikan di Lampung Lampung itu mengemukakan, aksi pemerasan disertai ancaman dialami para kepala sekolah, seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah maupun wilayah lain di Lampung sudah berlangsung lama.
"Bukan hal baru seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, adanya pemerasan itu sangat disayangkan dunia pendidikan Lampung. Pasalnya hal itu dibiarkan, sehingga makin lama merajalela. Hal ini menimbulkan kesan oknum-oknum seperti itu sengaja dibiarkan, hampir tidak berbuat apa pun, justru terlihat manis-manis saja dengan pejabat," ujarnya lagi.
Dia mengatakan, sikap ambigu pejabat itulah yang disayangkan, sehingga kepala sekolah seperti maju kena mundur kena. "Seharusnya pejabat Dinas Pendidikan bisa mengayomi dan ikut memberi perlindungan terhadap guru dan kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah, karena tekanan tidak hanya dari birokrasi tapi juga oknum preman yang mengatasnakan LSM atau wartawan," katanya pula.
Karena itu, FMGI Lampung mengajak kepala sekolah dan guru, selama menjalankan tugas dengan benar dan profesional, untuk bersama-sama melawan segala macam bentuk tindakan yang mengerdilkan profesi guru.
"Guru dan kepala sekolah itu bekerja dilindungi undang-undang, jadi tidak perlu takut. Kumpulkan bukti bila perlu dijebak, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," kata dia.
FMGI, katanya pula, siap mengadvokasi para guru dan kepala sekolah yang diteror selama menjalankan tugasnya.
Selain itu, Hadi yang sudah mengabdi sebagai guru hampir 30 tahun ini, juga mengajak LSM untuk bersama-sama bergerak memajukan pendidikan agar sekolah menjalankan tugas dengan benar.
"Namun jika LSM tidak jelas atau abal-abal masuk ke sekolah tidak punya tatakrama, sudah sepantasnya dilarang masuk sistem sekolah. Pada era otonomi, dengan begitu menjamur LSM-LSM yang tidak jelas atau abal-abal yang hanya mengandalkan beking pejabat. Karena sudah meresahkan, sehingga sudah mendesak perlu ada penertiban terhadap keberadaan LSM-LSM itu," ujarnya.
Hadi juga menyinggung peran pers sebagai pilar demokrasi, dalam perkembanganya dengan begitu menjamur wartawan dan majalah atau media yang tidak jelas terbitnya, bahkan begitu gampang banyak oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Menurtunya, terkadang oknum tersebut masuk ke sekolah dan menghadiri acara tertentu, dengan mengabaikan sopan santun dan tatakrama.
Ia berharap agar organisasi pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bergerak menyikapi hal tersebut. "Bila perlu bentuk tim penegakan profesi jurnalis, sebab ulah oknum wartawan itu sudah merusak citra profesi, bahkan mengancam keberadaan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah-sekolah menjadi tidak diminati siswa," katanya lagi.
Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
