Jaminan tersebut berkaitan dengan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan.
Komite Tinggi Perunding Oposisi Suriah (HNC), yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (28/1), menyatakan HNC akan memboikot pembicaraan tersebut sampai menerima tanggapan resmi dari PBB tentang catatan yang perlu diperhatikan, demikian laporan Xinhua.
Menurut saluran berita lokal Al-Hadath, HNC menerima jaminan PBB dan AS.
Sebelumnya, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura dijadwalkan memulai dengan pertemuan bersama delegasi pemerintah, yang dipimpin oleh Duta Besar PBB di negeri itu Bashar Jaafari, kata juru bicara de Mistura, Khawla Mattar.
Ia mengatakan utusan tersebut dijadwalkan bertemu dengan peserta lain dalam pembicaraan itu, termasuk wakil masyarakat sipil.
Pembicaraan tak langsung tersebut adalah bagian dari proses yang dijabarkan di dalam satu resolusi PBB pada Desember, yang menetapkan jadwal 18 bulan bagi peralihan politik di Suriah, termasuk penyusunan undang-undang dasar baru dan pemilihan umum.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
