Kolkata (ANTARA News) - Sebuah negara bagian India, kemarin, menolak usulan para pekerja seks komersial (PSK) untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai imbalan atas penghentian operasi polisi ke tempat-tempat pelacuran dan pemeriksaan terhadap para pelanggan. Sejumlah pejabat di Negara Bagian Benggala Barat, India timur, mengatakan bahwa karena PSK ilegal, pemerintah tidak bisa memberlakukan pajak pada pekerja seks. "Besok, para penjahat juga menyatakan akan membayar pajak dan `jangan tangkap kami`," kata Raj Kanojia, seorang perwira senior polisi di negara bagian tersebut. Kamis, Komite Durbar Mahila Samanwaya (DMSC), sebuah kelompok yang memayungi 65.000 PSK di Benggala Barat, mengumumkan bahwa pelacur akan meminta bayaran tambahan kepada pelanggan untuk membantu pembayaran pajak tersebut. "Bahkan jika kami mengumpulkan satu rupee dari setiap pelanggan, hal itu akan meningkatkan keuangan negara," kata Smarajit Jana, penasihat utama DMSC. "Biarkan pemerintah menarik pajak secara sah karena PSK selama ini membayar polisi jumlah yang besar agar mereka bisa bebas," tambahnya. Sekitar empat juta pelanggan mendatangi tempat-tempat pelacuran yang berada di bawah kendali DMSC setiap bulan di Benggala Barat. Pekerja seks menyatakan, mereka diusik oleh polisi dan ditangkapi dari tempat-tempat pelacuran, hotel dan klab malam, dan dipenjarakan. Mereka seringkali membayar suap kepada aparat agar bisa tetap mencari nafkah. Menurut undang-undang India, PSK tidak bisa mencari pelanggan di tempat umum. Pihak berwenang mentoleransi tempat-tempat pelacuran di sejumlah daerah namun polisi seringkali menyerbu mereka untuk menyelamatkan anak-anak atau wanita yang dipaksa menjalani profesi tersebut, demikian Reuters.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007