Yogyakarta (ANTARA News) - Badan Musyawarah Museam Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat berinisiatif membantu mengadakan juru perawatan bagi museum swasta di daerah setempat guna meningkatkan kualitas dalam menyambut wisatawan.

"Dengan adanya juru perawatan museum, maka khusus untuk museum swasta akan terbantu dalam menyajikan wisata museum secara optimal," kata Sekretaris Umum Badan Musyawarah Museam (Barahmus) Daerah Istimewa Yogyakarta, Asroni, di Yogyakarta, Jumat.

Baik museum swasta maupun negeri, menurut dia, pada dasarnya membutuhkan ahli perawatan khusus karena berkaitan dengan perawatan kayu-kayu, data-data, atau kertas yang memiliki nilai sejarah yang tidak bisa dikelola secara konvensional.

Menurut dia, usulan pembentukan juru pelihara museum tersebut juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang di antaranya melestarikan, mengembangkan, dan melindungi budaya Yogyakarta.

"Tentunya kalau pemerintah juga mempedulikan kehadiran museum di samping juga benda cagar budaya yang dimiliki, maka upaya-upaya pemeliharaan museum juga dapat menjadi perhatian utama," katanya.

Kehadiran juru perawatan museum, kata dia, semestinya diprioritaskan karena museum memiliki potensi kunjungan wisatawan lebih besar dibandingkan dengan benda cagar budaya (BCB) yang dimiliki Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.

"Kalau museum hampir setiap hari memiliki kunjungan pariwisata yang lumayan banyak, sedangkan BCB belum tentu dikunjungi meskipun juga harus dilindungi," kata dia.

Ia mengatakan bagi museum negeri kebutuhan juru perawatan museum kemungkinan tidak terlalu besar karena telah ditopang dengan rekrutmen SDM yang memadai yang rata-rata telah dianggarkan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rata-rata museum swasta di DIY, menurut dia, masih memiliki kemampuan yang rendah untuk memberikan insentif bagi sumber daya pengelola atau tenaga teknis yang dimiliki, dibanding dengan museum negeri.

"Kemampuan museum untuk memberikan insentif cukup memprihatinkan bagi tiap-tiap tenaga teknisnya. Hampir secara keseluruhan masih menggaji di bawah upah minimum kabupaten/kota yakni berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan," katanya.

Dengan rendahnya pengupahan terhadap SDM yang dimiliki tersebut, menurut Asroni, memiliki dampak minimnya kualitas pengelolaan museum. Dengan demikian dibutuhkan juru perawatan khusus museum yang diharapkan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016