Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Senin pagi.
Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan, dalam kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4), Presiden akan meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.
Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan berbagai kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM).
Kemudian Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, satu, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.
Program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan.
Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan.
Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.
Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.
Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen.
Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya.
Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir.
Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah fokus agar masyarakat mempunyai kepemilikan legal atas tanah mereka.
Sebab hal paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah sehingga sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama.
SHAT dimaksudkan untuk pertama, memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah.
Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha dan ketiga untuk meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.
Sementara tujuan SHAT adalah, pertama, memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik masyarakat para peserta program.
Kedua, memberikan jaminan para peserta program untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi yang layak, permanen, dan sehat.
Ketiga, meningkatkan kepastian usaha peserta program melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan.
Brebes sendiri dipilih menjadi proyek percontohan pengentasan kemisminan karena sejumlah alasan.
Pertama, karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia, dan bawang adalah komoditas yang berkontribusi cukup besar pada inflasi.
Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara.
Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya.
Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ke Brebes didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden dan rombongan direncanakan kembali ke Jakarta pada sore hari.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016
