"Atas putusan pengadilan hari ini dalam gugatan perdata saudara Fahri Hamzah, kami akan mengajukan banding," kata kuasa hukum DPP PKS Zainuddin Paru di Jakarta, Senin.
Langkah untuk mengajukan banding tersebut, diungkapkan oleh Zainuddin setelah pengadilan memutuskan untuk memberlakukan status quo dalam keputusan serta proses oleh DPP PKS, Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi terkait dengan status Fahri di DPR dan partai.
Zainuddin menilai apa yang dilakukan PKS dalam mengambil sikap terhadap Fahri Hamzah, adalah kewenangan petinggi partai, terlebih majelis hakim juga belum mendengar jawaban pihak PKS sebagai tergugat.
"Hal ini bukan sengketa politik, terlebih pengadilan belum mendengar jawaban tergugat. Bagaimana bisa ada putusan tanpa mempetimbangkan dan mendengar jawaban dulu," ujar dia.
Ketua majelis hakim dalam persidangan tersebut, Made Sutrisna, menyatakan atas putusan provisi tersebut, pihak tergugat yaitu Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muis Saadih, berhak melakukan banding.
"Jika pihak tergugat keberatan dengan putusan provisi maka tergugat berhak mengajukan banding," ucap Hakim Made.
Atas keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat, Hakim Made mengatakan keberatan tersebut akan dicatat dan menjadi pertimbangan untuk putusan akhir.
"Keberatan kami catat, secara tertulis pun juga bisa disampaikan. Kemudian tanggal 23 Mei persidangan akan dilanjutkan dengan agenda masih sama, mendengar jawaban tergugat," tutur Made.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
