Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (ANTARA News) - Arab Saudi pada Senin (6/6) meminta PBB "mengoreksi" laporan yang menyalahkan koalisi militer pimpinannya di Yaman atas kematian ratusan anak dan memperingatkan bahwa itu bisa merusak perundingan damai.

Laporan tahunan PBB mengenai anak-anak dan konflik bersenjata itu menambahkan koalisi pimpinan Arab Saudi ke dalam daftar hitam pelanggar hak anak setelah menemukan mereka bertanggung jawab atas 60 persen dari 785 kematian anak di Yaman tahun lalu.

Duta Besar Arab Saudi Abdullah al-Mouallimi mengatakan kepada para reporter bahwa dia "sangat kecewa" dan "terganggu" oleh laporan itu dan mengatakan angka 60 persen tersebut "terlalu dibesar-besarkan."

"Kami meminta agar laporan itu dikoreksi dengan segera supaya tidak merefleksikan tuduhan terhadap koalisi dan Arab Saudi secara khusus," katanya kepada para reporter setelah menemui Deputi Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara guna mendukung Presiden Yaman Abedrabbo Mansour pada Maret 2015 guna memukul mundur pemberontak Houthi, setelah mereka merebut ibu kota Sanaa dan beberapa wilayah lain di negara itu.

Perang tersebut menewaskan sekitar 6.400 orang dan menyebabkan lebih dari 80 persen penduduknya sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut PBB.

Laporan mengenai anak-anak dan konflik dipublikasikan Kamis saat PBB berusaha memajukan perundingan yang dilaksanakan di Kuwait untuk mengakhiri perang itu.

"Waktu penyampaian laporan ini sangat disayangkan karena ini muncul saat kita mengharapkan ada terobosan dalam perundingan di Kuwait yang mengarah pada kesepakatan dan harapannya mengakhiri konflik," kata Mouallimi.

"Mengeluarkan laporan semacam itu pada saat seperti hanya akan kontra-produktif untuk tujuan-tujuan perundingan damai di Yaman," katanya seperti dikutip kantor berita AFP.

Duta besar itu mengakui bahwa "ada kerusakan kolateral dari waktu ke waktu" tapi bahwa koalisi memainkan "peran positif" dalam memulihkan legitimasi pemerintah Yaman dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric membela laporan itu dan mengatakan beberapa penyesuaian akan dilakukan meski daftarnya akan tetap utuh.

"Kami melakukan perubahan format, dan bukan isinya," katanya. "Laporan itu tetap seperti sebelumnya."

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016