"Tidak ada bicara reshuffle. Itu hak prerogatif Presiden (Jokowi)," kata Surya Paloh.
Menurut Surya, saat ini tidak ada masalah jika ada partai lain yang baru bergabung di pemerintahan nampak begitu semangat menuntut posisi di kabinet kerja. Namun demikian, Presiden Jokowi tidak akan mudah untuk didesak pihak manapun.
"Boleh-boleh saja kalau (partai lain) mendesak. Dukungan masyarakat yang demikian tinggi kepada Presiden Jokowi, tentu tidak akan mudah untuk memaksakan," ucap Surya.
Partai NasDem sejak awal mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Komitmen tersebut akan terus dibuktikan karena saat ini masyarakat sudah kian kritis memaknai posisi tersebut.
Namun, ia mengaku sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak).
Dalam kesempatan tersebut, Surya menanyakan kepada Presiden Jokowi apakah memang usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasi yang ingin dicapai karena dirinya melihat momentum pembahasan sudah tak sehangat ekspektasi di awal.
"Kalau ada target pemasukan, harus siap juga kalau target tidak tercapai sebagaimana mestinya," ujar Surya.
Ia juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi sejumlah masukan yang diterimanya dari praktisi dunia usaha bahwa RUU Tax Amnesty dianggap terlalu memusingkan. Adapun Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kata Surya, saat ini tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah terkait RUU itu.
"Intinya kami menyambut itu, ingin mecapai hasil yang optimal dan baik bagi semua pihak. Jadi pemerintah dan masyarakat mempunyai suatu yang positif," ucap Surya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
