PBB, New York (ANTARA News) - Negara besar membuat perubahan, Kamis, untuk menarik dukungan dari Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar mengenai sanksi terhadap Iran akibat penolakan Teheran menghentikan pengayaan uranium yang dapat digunakan pada senjata nuklir.
Belum ada tanggal yang ditetapkan bagi pemungutan suara dan proses tersebut dapat ditunda sampai pekan depan, karena perubahan harus dikirim kepada pemerintah dari ke-15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memperoleh persetujuan.
Namun Wakil Duta Besar AS Alexander Wolff mengatakan pemungutan suara Jumat malam waktu setempat "masih mungkin dilakukan". Beberapa diplomat lain mengatakan Sabtu merupakan kemungkinan.
Di antara perubahan yang dibuat, menurut beberapa diplomat, ialah penambahan pernyataan mengenai zona bebas-nuklir di Timur Tengah, sebagaimana diminta oleh Duta Besar Indonesia Rezland Ishar Jenie.
Wolff mengatakan perubahan harus "sejalan dengan kerangka kerja" resolusi itu, yang dirancang oleh Jerman bersama kelima anggota tetap pemegang hak veto di DK -- Rusia, China, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.
Perubahan yang diminta Afrika Selatan lebih rumit lagi. Negara itu telah mengusulkan pencabutan ketentuan utama teks tersebut, termasuk sebagian embargo senjata dan pembatasan keuangan atas lembaga dan pejabat Iran. Sumber-sumber di PBB mengatakan perubahan itu akan meliputi penggambaran nama-nama dalam daftar tersebut.
Pretoria juga mengingini "waktu jeda 90 hari" dalam pemberlakukan setiap sanksi terdahulu dan baru, yang disebut oleh Duta Besar Inggris Emyr Jones Parry "sepenuhnya bertentangan".
Ia mengatakan pembicaraan masih berlangsung dengan Iran selama bertahun-tahun dan setiap jeda memberi Teheran waktu "untuk mengembangkan dan meningkatkan" kemampuan senjata nuklirnya.
Keberatan utama Afrika Selatan ialah teks baru itu akan menjatuhkan hukuman di luar lingkup nuklir.
Perjuangkan suara bulat
Banyak perunding mengatakan saran Indonesia dan Qatar lebih mudah diakomodasi, yang berarti mengucilkan Afrika Selatan, kendati mereka berjuang bagi suara bulat untuk memberi resolusi tersebut bobot lebih banyak.
Rancangan resolusi itu akan melarang eksport semua senjata dan pembekuan aset di luar negeri milik 28 lembaga dan orang lagi, termasuk para komandan Pengawal Revolusi Iran dan perusahaan yang mereka kuasai serta Bank Sepah, milik negara.
Rancangan tersebut juga menyerukan pembatasan baru bantuan keuangan atau pinjaman bagi pemerintah Iran.
Teks baru itu merupakan kelanjutan dari rancangan yang disahkan pada Desember dan melarang perdagangan rudal balistik, bahan peka nuklir serta pembekuan aset perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan program atom.
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berencana berpidato di DK pada hari pemungutan suara mengenai betapa program nuklirnya hanya bertujuan menghasilkan energi listrik.
John Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB mengatakan kepada wartawan di New York pekan ini bahwa bagus bahwa DK dapat mendengarkan penjelasan dari pemimpin Iran tersebut.
"Akan sangat penting untuk mendengarkan keterangan Ahmadinejad, terutama bagi mereka yang berpendapat Iran dapat diajak berbicara mengenai upaya senjata nuklirnya secara diplomatis," kata Bolton, seperti dikutip Reuters. (*)
Copyright © ANTARA 2007