Bandung (ANTARA News) - "Jika ada kelebihan anggaran dalam pembelian laptop maka akan dikembalikan ke kas negara meskipun nilai sebesar Rp11,55 Miliar telah ditetapkan dalam APBN," kata Ketua DPR RI, Agung Laksono, di Bandung, Minggu. Ia mengatakan, jika dalam pelaksanaannya ada anggota dewan yang menolak, maka laptop tersebut tidak akan diserahkan. "Hal seperti itu sudah biasa, saat paripurna setuju dan pada pelaksanaannya menolak," katanya kepada wartawan. "Kami telah mengingatkan kepada Sekjen untuk melaksanakan pembelian ini dengan sungguh-sungguh dan menghindari adanya keruagian negara. Ini sudah termasuk APBN jadi jangan sampai ada penyimpangan," katanya. Terkait dengan masih adanya anggota dewan yang masih belum bisa mengoperasikan laptop, Agung yakin bahwa seluruh anggota dipastikan dapat mengoperasikannya. "Sangat mudah kok, baca saja aturannya dan sudah pasti bisa," katanya. Ketika ditanyakan pers, apakah perlu pelatihan, Agung sambil tersenyum mengemukakan bahwa tidak perlu untuk melatih secara khusus penggunaan laptop kepada 550 anggota dewan. Pembelian laptop bagi 550 anggota DPR RI ini sudah disetujui oleh fraksi dalam rapat paripurna dengan anggaran sebesar Rp11,55 Miliar. Pembelian laptop ini ditujukan bagi peningkatan kinerja dewan. Selain laptop, Agung juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai aliran dana Bulog yang disinyalir dialirkan ke partai. "Silakan saja sebutkan partai mana yang menerima, siapa dan kapan waktunya saat menerima," katanya. Jika terbukti ada yang menerima, menurut dia, maka kasus ini akan dibawa ke Badan Kehormatan DPR RI untuk ditindak lanjuti. "Kalau anda bertanya apakah Partai Golkar menerima, saya katakan setahu saya tidak ada aliran tersebut masuk ke rekening partai dan anggota," katanya. Agung juga mengatakan hingga saat ini masalah aliran dana Bulog masih diselidiki pihak kejaksaan, sehingga DPR masih menganggap tidak perlu membentuk tim khusus terkait masalah ini. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007