"Kasus Tanjung Balai itu murni kelalaian pemerintah, dalam hal ini kepolisian yang tidak tegas dan perangkat desa hingga daerah yang gagal dalam mengampanyekan keberagaman agama di tengah masyarakat," katanya setelah menghadiri Rakornas Satkornas Banser di Tulungagung, Sabtu.
Kelalaian di tingkat kepolisian, menurut Yaqut, terjadi karena aparat dinilai gagal mendeteksi kerawanan yang muncul serta persebaran informasi yang memicu pengumpulan massa dalam jumlah besar.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB ini juga mengkritisi ketidaksigapan aparatur desa hingga daerah yang dinilai gagal membangun komunikasi sosial lintasagama, sehingga muncul sikap intoleransi satu sama lain.
"Insiden Tanjungbalai bisa menjadi preseden buruk yang bila dibiarkan akan memantik kasus serupa di daerah-daerah lain," ujarnya.
Posisi dan peranan GP Ansor maupun Banser selaku ormas sekaligus badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), kata Yaqut, saat ini memilih dua pendekatan solusi dalam menyikapi kasus Tanjung Balai.
Di satu sisi, Yaqut mengatakan pengurus wilayah GP Ansor Sumatera Utara maupun Satkorwil Banser Sumatera Utara telah melakukan pendekatan dengan mengunjungi warga nonmuslim di Kota Tanjung Balai.
Tidak hanya menyampaikan empati dan solidaritasnya, kata Yaqut, seluruh warga GP Ansor dan Banser di Sumatera Utara juga menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi, atas nama warga Indonesia maupun umat Islam.
"Kami juga sudah instruksikan kepada jajaran pengurus wilayah untuk membantu langsung perbaikan ataupun pembangunan kembali rumah ibadah yang dibakar itu," ujarnya.
Hal lain yang tak kalah penting dilakukan GP Ansor adalah membangun gerakan kultural, namun masif di seluruh Tanah Air dengan mengkampanyekan sikap toleransi beragama, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Pewarta: Destyan Handri Sujarwoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
