"Saya kira memang harus segera dilakukan karena antara hukum dan reformasi bidang ekonomi itu tidak bisa dipisah-pisahkan beriringan maka kita tunggu saja, sabar, dalam waktu mungkin satu dua minggu ini mudah-mudahan sudah ada hasilnya," kata Wiranto di Jakarta, Selasa malam.
Dia menuturkan pihaknya masih menggarap paket kebijakan hukum itu yang mana cakupannya luas karena menyangkut sektor kehidupan masyarakat.
"Ini sedang digarap. Paket kebijakan hukum itu kan tidak kemudian seenaknya kita mengubah regulasi, tidak seenaknya kita membuat aksi ya. Karena kebijakan hukum itu kan juga menyangkut banyak sektor kehidupan nasyarakat kita," tuturnya.
Wiranto mengatakan perencanaan matang harus dilakukan sebelum meluncurkan paket kebijakan hukum itu.
"Bicara reformasi hukum atau katakanlah revitalisasi hukum nasional kita ini kan perlu suatu perencanaan yang matang ya sebelum kita luncurkan di masyarakat," tuturnya.
Dalam menyusun paket kebijakan itu, Wiranto menuturkan pihaknya telah mendata dengan mengadakan rapat untuk menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah hukum yang akan direformasi.
"Apakah yang menyangkut instrumennya, apa yang menyangkut perilaku aparat-aparatnya, menyangkut masalah budaya hukum di masyarakat, itu semuanya kita data semua," tuturnya.
Setelah melakukan pendataan, dia mengatakan pihaknya melakukan pemilahan terkait bagian instrumen hukum yang harus diprioritaskan.
"Kita melakukan pemilahan-pemilahan mana yang kita dahulukan untuk supaya kita luncurkan sebagai kebijakan baru dalam rangka reformasi hukum," ujarnya.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
