"Aparat kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus meningkatkan kewaspadaan dan kinerjanya," kata Hendardi melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Selasa.
Hendardi mengatakan Kepolisian RI perlu dituntut lebih meningkatkan kewaspadaan dan kinerjanya dalam mendeteksi setiap potensi terorisme yang muncul di masyarakat.
Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan ketersediaan sistem pemasyarakatan atas warga binaan di lembaga pemasyarakatan bisa berjalan efektif dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan baru.
Menurut Hendardi, peristiwa ledakan bom di Samarinda merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mempercepat langkah dan menyusun kebijakan yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus intoleransi.
"Kasus intoleransi merupakan soft terorism dan berpeluang atau rentan beralih menjadi gerakan radikal. Para aktor aksi teror adalah orang-orang yang telah melampaui pandangan intoleran dan melakukan tindakan-tindakan intoleran. Untuk mencapai kepuasan, mereka melakukan aksi teror," tuturnya.
Hendardi mengatakan aksi intoleransi atas dasar agama dan ras seperti ledakan bom di Samarinda harus diatasi dengan berbagai pendekatan seperti politik, sosial dan hukum.
"Berbagai pendekatan itu, selain mempertegas penegakan hukum di Indonesia, juga untuk mencegah kekerasan baru dan disintegrasi bangsa terjadi," ujarnya.
Ledakan bom terjadi di Gereja Oikumene di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 03, Nomor 37, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, pada Minggu (13/11) pagi sekitar pukul 10. 15 WITA.
Kejadian itu menyebabkan lima orang terluka, empat diantaranya menderita luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah IA Moeis Samarinda Seberang.
Salah seorang balita korban ledakan bom meninggal dunia pada Senin sekitar pukul 04.00 WITA akibat menderita luka bakar cukup parah. Korban bernama Intan Olivia Marbun (2,5) meninggal dunia di RSUD AW Sjahranie Samarinda.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
