"Di Jakarta kita betul menginginkan bahwa APM-nya kalau bisa mendekati 90 persen," kata Djarot dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat malam.
Secara nasional APM Jakarta saat ini mencapai angka 59 persen. Untuk mencapai angka APM 90 persen itu, Djarot mengatakan pihaknya memberikan subsidi secara berkelanjutan kepada para pelajar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar supaya mereka bisa melanjutkan dan meneruskan pendidikan tanpa terputus akibat beban biaya pendidikan.
Dengan subsidi pendidikan itu, maka seluruh warga Jakarta yang kurang mampu dapat menjangkau pendidikan dan meningkatkan kualitasnya sehingga pada akhirnya APM Jakarta bisa meningkat.
"Seluruh pelajar SMU itu kita berikan KJP (Kartu Jakarta Pintar) bagi yang tidak mampu," tuturnya.
Dengan terus mendorong pendidikan yang dapat diakses warga Jakarta yang kurang mampu tanpa terhambat biaya maka dapat meningkatkan sumber daya manusia Jakarta dan menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul.
"Oleh sebab itu kami masih tetap optimistis bahwa APM Jakarta ini akan kita tingkatkan," tuturnya.
Selain itu, Jakarta juga tetap dapat menjadi kota harapan untuk akses pendidikan bagi mereka yang bekerja yang terkendala melanjutkan pendidikan sampai tuntas.
Untuk mengatasi itu, pihaknya juga membuka sekolah kejar paket sehingga mereka yang bekerja bisa belajar pada malam hari.
Djarot menuturkan anak-anak harus terus dapat bersekolah dengan baik seperti sekarang ini melalui subsidi pendidikan yang disalurkan lewat Kartu Jakarta Pintar.
Anak-anak Jakarta juga tidak hanya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah menengah umum saja namun bisa lanjut ke perguruan tinggi.
"Sekarang ini anak-anak kita sudah bisa sekolah dengan baik dan kemudian sampai mereka yang sudah lulus SMA pun akan terus lanjut ketika dia diterima di perguruan tinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya membutuhkan waktu lima tahun lagi untuk mewujudkan APM 90 itu sehingga dapat melanjutkan dan menuntaskan program pembangunan Jakarta.
"Kami membutuhkan waktu. Lima tahun tidak cukup, kita butuh lima tahun lagi dan kita tunjukkan bahwa anak-anak DKI betul unggul sampai dengan perguruan tinggi dengan mereka mendapatkan beasiswa bukan hanya sampai di tingkat SMU," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penataan Kawasan Perkotaan dalam debat kedua Pilkada DKI.
Debat itu dipandu dua moderator yaitu Eko Prasodjo yang merupakan Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia dan Tina Talisa yang merupakan mantan presenter televisi.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pasangan cagub dan cawagub DKI disusun oleh tiga orang panelis yakni peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, serta pakar sosial budaya, arsitektur, dan perancangan kota Gunawan Tjahjono.
Masa kampanye dalam rangka Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sedangkan hari pemilihan akan jatuh pada 15 Februari 2017.
Pilkada DKI 2017 diikuti oleh tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
