Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa siang, menerima delegasi Aliansi Rakyat Bergerak yang pada kesempatan itu menyerahkan nasi aking. Nasi aking itu terdiri atas dua bagian. Satu untuk Ketua DPR Agung Laksono dan satu lagi untuk disampaikan kepada Presiden. Mbah Tardjo menyatakan akan menyampaikan hal itu dan akan menindaklanjuti aspirasi kepada pihak terkait. Delegasi Aliansi rakyat Bergerak yang diterima Mbah Tardjo, yaitu Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Darmanto, Joko Sutrisno, Rus Utaryono, Boyamin, Agus Suroto, Suluh Tjiptadi, Berar Fathia, Alwis Dahlan, Farhan Fitrianto, Alex Siregar, Indro Jahjono, Bambang Sulistomo, Soemarsono dan Hasan Mula. Aliansi Rakyat Bergerak merupakan himpunan individu yang tergerak karena memburuknya kondisi nasional, berupa kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan dan ketidakadilan. Aliansi telah menyelenggarakan sarasehan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Solo pada 8 April 2007, di Semaran pada 22 April dan di Kedung Ombo pada 5 Mei 2007 dengan tema "Wong Cilik Sambat". Sarasehan menyimpulkan bahwa memburuknya kehidupan masyarakat bersumber dari tidak efektifnya lembaga pemerintahan serta ketidakberpihakannya terhadap rakyat. Untuk mengatasi hal itu, Aliansi menyarankan agar dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanankeehatan yang murah serta meningkatkan mutu pendidikan. Presiden agar lebih tegas dan konsisten dalam memberantas KKN dan korupsi di berbagai bidang kehidupan dengan melakuka revolusi penegakkan hukum untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, melakukan pembuktian terbaik serta menghentikan praktik mafia peradilan. Presiden agar menangani persoalan bangsa secara sungguh-sungguh, termasuk Kedung Ombo, korban gempa dan tsunami, kasus lumpur Lapindo. Pemerintah agar membebaskan biaya pendidikan bagi korban bencana, khususnya korban lumpur Lapindo. "Pemerintah harus menjalankan politik bebas aktif secara konsisten sehingga tetap berdaulat secara politik dan ekonomi. Indonesia perlu mencabut dukungannya terhadap resolusi PBB tentang program nuklir Iran.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007