Jaksa Penuntut Umum Dody Sukmono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu juga menuntut terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan 3 bulan.
"Terdakwa terbukti melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wididjanto tersebut.
Terdakwa dinilai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara.
Dalam uraiannya, kata jaksa, terdakwa terbukti memberikan uang Rp200 juta kepada Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini.
Pemberian tersebut, kata dia, berkaitan dengan tawaran jabatan sebagai Kepala Bidang SMP dalam pengisian SOTK baru.
Menurut dia, terdapat faktor kesengajaan atas rangkaian perbuatan yang disadari telah dilakukan terdakwa.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Meski demikian, jaksa juga menilai terdakwa tidak sepenuhnya berperan aktif dalam penyuapan tersebut.
Atas dakwaan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.
Pewarta: IC Senjaya
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
