Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) pada Senin (4/9) mendesak Dewan Keamanan PBB menerapkan "tindakan terkuat" terhadap Korea Utara sebagai respons terhadap uji coba nuklir keenam dan paling kuat negara itu.

"Hanya sanksi terkuat yang akan memungkinkan kita menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi," kata Duta Besar AS Nikki Haley dalam sebuah pertemuan darurat.

Haley menolak usul China untuk membekukan program nuklir dan rudal Korea Utara dengan pertukaran penghentian latihan militer tahunan AS-Korea Selatan.

"Ketika satu rezim memiliki senjata nuklir dan ICBM (rudal balistik antar-benua) mengarah ke Anda, Anda tidak akan menurunkan penjagaan. Tidak ada yang akan melakukan itu. Kami jelas tidak akan melakukannya," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

AS, Inggris, Prancis, Jepang dan Korea Selatan meminta pertemuan darurat tersebut setelah Korea Utara meledakkan apa yang mereka sebut sebagai bom hidrogen yang dirancang untuk rudal jarak jauh.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Senin memperingatkan bahwa Pyongyang mungkin sedang mempersiapkan peluncuran rudal lain setelah dua uji coba ICBM pada Juli, yang tampaknya menempatkan daratan AS dalam jangkauannya.

Haley menyatakan bahwa "waktu untuk tindakan tanggung sudah habis", mengatakan bahwa dewan harus secara bermakna meningkatkan tekanan dengan sanksi-sanksi menggigit dalam putusan resolusi baru.

Duta Besar AS itu tidak mengemukakan tindakan apa yang akan didukung Washington, namun para diplomat mengindikasikan embargo minyak akan melumpuhkan ekonomi Korea Utara.

Jepang, Prancis, dan Inggris menyeru pemberlakuan segera resolusi sanksi yang baru.

Sementara Rusia dan China menyatakan sanksi-sanksi saja tidak akan menyelesaikan krisis itu.

Rusia dan China telah menyeru perundingan diplomatik dengan Korea Utara untuk mengatasi ancaman dari uji nuklir dan rudal.

Dewan Keamanan PBB telah menerapkan tujuh paket sanksi terhadap Korea Utara sejak negara itu pertama kali menguji perangkat nuklir pada 2006, tapi Pyongyang berulang kali menemukan jalan untuk mengelak dari tindakan itu.

Resolusi terbaru telah memperkuat sanksi dengan menyasar sektor ekspor utama seperti batu baru yang menjadi sumber dana rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. (hs)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017