"Pansus Angket KPK jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai-partai pengusung Pansus Angket KPK akan komitmennya untuk tetap konsisten perang terhadap korupsi," ujar Didi di Jakarta, Selasa.
Didi mengatakan Pansus Angket KPK muncul di saat KPK menangani beberapa kasus korupsi besar. Pansus ini disinyalir bisa mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK.
"Melihat kenyataan di atas, masihkah keberadaan Pansus tepat untuk dilanjutkan. Bukankah memikirkan penambahan jumlah penyidik jauh lebih rasional dan berguna," tegas dia.
Menurut Didi, rakyat tidak ingin semangat penegak hukum sedikit pun kendor dan terganggu karena keberadaan Pansus ini.
Didi menilai Presiden Joko Widodo bisa turun tangan meminta partai pendukungnya untuk menghentikan Pansus KPK. Menurut dia, hal ini bukan persoalan intervensi dari kepala negara, melainkan ada kepentingan besar bagi bangsa dan negara bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sama sekali tidak boleh terancam.
Dia menilai Presiden sebagai kepala negara memiliki kompetensi penuh untuk menyelamatkan KPK.
(T.R028/I007)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
