"Jangan tanya pengurus yang di atas, kader di tingkat bawah banyak ragu dengan masalah itu," kata Ketua PAC Cilacap Utara Sri Sudorowerti ketika dihubungi di Semarang, Rabu.
Menurut dia, kondisi tersebut cukup merata di wilayah Kabupaten Cilacap.
Bahkan, kata dia, kepastian tentang status Ganjar itu juga sudah disampaikan secara remi oleh seluruh PAC ke DPC Cilacap.
"Kami sampaikan kepada DPC agar meminta penjelasan secara langsung tentang hal itu," katanya.
Ia mengungkapkan kasus korupsi E-KTP tersebut dengan cepat diketahui masyarakat karena kemudahan akses informasi, khususnya media daring.
Oleh karena itu, ia mengharapkan PDIP menjadikan kondisi yang ada saat ini sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi bakal calon gubernur yang akan diusung nanti.
Kondisi serupa juga disampaikan Ketua PAC Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Sarmanto.
Ia mengakui elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai petahan cukup tinggi dibanding bakal calon lain.
Namun, lanjut dia, permasalahan berkaitan dengan kasua E-KTP tersebut tetap menjadi ganjalan kader di bawah.
"Kader di bawah tetap was-was karena persoalan itu belum jelas," katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio mengharapkan DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi kepada bakal calon yang berasal dari struktur partai.
"Selama ini rekomendasi diberikan kepada calon dari luar struktural, termasuk pada pilgub terdahulu saat mengusung Pak Bibit Waluyo," katanya.
Padahal, kata dia, dengan mengusung calon yang berasal dari struktur partai, maka yang bersangkutan sudah memahami kondisi rakyat yang akan dipimpinnya nanti.
"Jadi ketua partai itu sudah merasakan bagaimana `ditangisi` oleh `rakyatnya`," tambahnya.
Selain itu, ia mengharapkan calon gubernur yang akan diusung PDIP nantinya akan menghidupkan Musrenbang Partai jika nantinya menjabat, sehingga selalu ada komunikasi antara partai dan eksekutif.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
