Jakarta (ANTARA News) - Departemen Agama (Depag) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat membangun sebuah madrasah berstandar internasional yang biaya operasionalnya akan ditanggung bersama, kata Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, M. Suparta MA di Serang, Sabtu. Kehidupan madrasah di Indonesia -- yang berjumlah sekitar 15 ribu, 14 ribu di antaranya dikelola swasta, -- masih dipandang sebelah mata. Bahkan, karena keuangannya lemah kerap dianggap tak mampu bersaing dengan lulusan sekolah yang dikelola Diknas. "Bahkan ada perlakuan diskriminatif ketika para lulusannya bersaing di pasaran tenaga kerja," kata Suparman. Bertolak dari kenyataan itu, Depag bertekad mengubah stigma atau pandangan yang melekat di dalam masyarakat sehingga lulusan madrasah memperoleh pengakuan yang sama. "Kita tak perlu memaksa pasar tenaga kerja mengakui kualitas lulusan madrasah. Biarkan nanti pasar yang mengakuinya," katanya. Untuk itulah, katanya, Dirjen Pendidikan Islam akan memperbaiki kurikulum madrasah, tenaga pengajarnya, dan mendorong para lulusan strata 1 untuk belajar meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh strata 2. Dengan cara itu, kualitas lulusan madrasah mendapat pengakuan yang sama denga lulusan sekolah umum. Mengenai pendirian madrasah berstandar internasional, bukan hanya DIY yang mengajukan proposal dan kemudian disetujui Depag, tetapi juga Riau, dan Kaltim sudah mengajukan. Hanya DIY yang lebih tanggap. Sri Sultan Hamengkubuwono X sudah menyediakan lahan 11 hektare di kawasan Sleman, ujarnya. Ia menambahkan, karena biaya untuk pembangunan gedung bisa menghabiskan dana lebih dari Rp10 milyar maka harus diproses lebih hati-hati. Diharapkan hal ini bisa cepat direalisasi.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007