Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah Ormas pendukung pasangan SBY-JK saat Pilpres 2004 mendesak anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) DPR Ali Mochtar Ngabalin mempertanggungjawabkan berbagai pernyataannya di media massa yang dianggap telah mencemarkan nama baik Presiden Yudhoyono. Ormas-ormas itu, yakni Barisan Muda Demokrat, Relawan Bangsa dan Barisan Relawan Nusantara, menyampaikan pernyataan sikapnya kepada pers di Jakarta, Jumat. Ketua Umum DPP Barisan Muda Demokrat, Soeyanto Duoko, mengatakan pihaknya mendesak Ali Mochtar Ngabalin untuk mengklarifikasi dan membuktikan pernyataannya yang menuding Presiden Yudhoyono merupakan perpanjangan tangan pemerintah asing. "Kami meminta Ali Mochtar Ngabalin mencabut pernyataannya itu karena bagi kami pernyataan meminta maaf saja tidaklah cukup," kata Soeyanto yang saat itu didampingi Ketua Relawan Bangsa, Sartono, dan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Armon Arleg itu. Menurut Soeyanto, berbagai tudingan Ali Mochtar yang tidak berdasar kepada Presiden Yudhoyono tersebut bisa menjadi preseden buruk karena pejabat negara yang melakukan pencemaran nama baik hanya sekedar meminta maaf saja untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam kesempatan itu Soeyanto juga mendesak aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada siapa pun warga negara yang telah melakukan pelecehan kepada kepala negara. Soal hak imunitas yang dimiliki Ali Mochtar Ngabalin sebagai anggota DPR, Soeyanto mengatakan berbagai pernyataan anggota Komisi I itu tidak lagi berada dalam ruang-ruang sidang DPR. "Memang jika yang bersangkutan menyampaikan semua itu di Gedung DPR maka sah-sah saja. Tetapi ini konteksnya sudah diluar DPR," ujarnya. Selain siap mendukung elemen massa lainnya mengadukan Ali Mochtar ke polisi, ormas-ormas itu juga bertekad mengadukan prilaku Ali Mochtar Ngabalin ke Badan Kehormatan DPR. Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan dikutip media-media massa nasional, di antaranya, "Nasib SBY di dalam tasnya" (3/7), "Penjelasan Presiden SBY sama dengan Kuliah S2 Hubungan Internasional" (10/7), "Presiden Arogan" (10/7) dan "Pemerintah Merupakan Perpanjangan Tangan Pemerintah AS" (10/7).(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007