Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, guna mempersiapkan kelengkapan penambahan jumlah anggota DPR RI hasil pemilu 2019 sesuai amanah UU No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
"Penambahan jumlah anggota DPR RI hasil pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja, sehingga diperlukan penambahan ruangan kerja baru," kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet.
Menurut Bamsoet, penambahan jumlah anggota DPR RI tersebut juga merupakan konsekuensi dari penambahan jumlah daerah pemilihan.
Dalam rapat pimpinan DPR RI, kata dia, memutuskan, pimpinan DPR RI akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun Alun Demokrasi.
Berdasarkan hasil audit dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbang KemenPUPR), menurut Bamsoet, Gedung Nusantara I DPR RI sudah tidak memadai untuk menunjang kinerja dewan.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dalam APBN 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar untuk rencana pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi.
Bamsoet menjelaskan, DPR RI dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan usulan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018.
"Jika Pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung baru pada 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan, meskipun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," katanya.
Sebelumnya, pada sidang paripurna DPR RI yang dipimpinan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pada 10 April lalu, telah menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019.
Ketua BURT DPR, Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja tapi fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi, dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.
Baca juga: DPR serahkan keputusan anggaran gedung kepada pemerintah
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
