"Golput itu harusnya tidak terjadi, apalagi jika karena alasan listrik dan jembatan," kata Nasir, di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis.
Menurut Nasir, persoalan pembangunan infrastruktur sebenarnya tanpa diminta masyarakat pun, pemerintah daerah selama ini sudah melakukan koordinasi dengan pusat apalagi yang berkaitan dengan listrik.
Dikatakan dia, masalah buruknya infrastruktur tidak seharusnya menajdi alasan masyarakat memilih untuk golput, karena mestinya ada tahapan prosedurnya dan bukan pada momentum Pilkada meminta pembangunan infrastruktur dengan golput.
"Kami sudah berupaya selalu komunikasikan itu ke pusat terutama kepada yang membidangi," jelas Nasir.
Selain itu berkaitan dengan semua tahapan pilkada, menurut Nasir sudah semua dilalui terutama sosialisasi terkait pemungutan suara.
Namun persoalan itu, kata Nasir akan dijadikan evaluasi, tetapi disisi lain kita juga tidak bisa memaksakan kehendak, hak masyarakat untuk memilih.
"Meskipun demikian masyarakat yang memilih golput itu suatu pilihan yang kurang tepat, sebagai warga negara seharusnya kita gunakan hak pilih," kata Nasir.
Tiga TPS yang melakukan golput yaitu berada di TPS 03 Dusun Piam, Desa Tinting Peninjau, Kecamatan Empanang, kemudian TPS 01 dan TPS 02 Desa Semuntik, Kecamatan Badau yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia Timur.
(KR-TFT).
Baca juga: Round up - Hasil hitung cepat Sutarmidji-Norsan unggul Pilkada Kalbar
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
