"Lembaga khusus tersebut memiliki kewenangan penuh untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana gempa, sehingga dapat segera membuat keputusan dan melakukan tindakan," kata Baldan, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan hal itu menanggapi bencana gempa bumi besar yang terjadi dua kali dalam waktu sepekan di Lombok dan Bali, yakni pada Minggu (29/7) dengan kekuatan 6,4 SR serta pada Minggu (5/8) dengan kekuatan 7,0 SR.
Adanya lembaga khusus, menurut dia, sehingga penanganan korban selamat pada fase tanggap darurat serta perbaikan infrastruktur pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara cepat.
"Jika penanganan bencana alam di Aceh dibentuk badan khusus berdasarkan undang-undang, maka penanganan bencana di Bali dan Lombok sebaiknya dapat dibentuk badan khusus berdasarkan Perpres (peraturan presiden)," kata dia.
Langkah membentuk lembaga khusus ini akan memberikan kepastian bagi Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah sekaligus mensinergikan seluruh anggaran dari pusat dan daerah, serta bantuan dari swasta, masyarakat, dan negara sahabat.
Berdasarkan pengalaman pada penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 2004, menurut dia, lembaga khusus ini berada di bawah presiden dan dipimpin wakil presiden.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
