Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama di Sumatera Utara.

"Saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan di wilayah hukum pengadilan," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Presiden, proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan pihak pengadilan. "Ya itu kan ada proses banding," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi didampingi Ketua KWI Mgr Dr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan pengurus KWI lainnya.

"Saya sendiri juga kan baru digedok oleh pengadilan di Palangkaraya, bersalah karena urusan kebakaran," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai memvonis bersalah terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Meiliana, dan menghukumnya dengan 18 bulan penjara.

Meiliana dianggap terbukti menghina agama Islam setelah mengeluhkan volume suara adzan yang dinilainya terlalu keras.


Bahas Pancasila

Kepala Negara menjelaskan dalam pertemuan dengan KWI, ia menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan Pancasila, dengan keragaman, perbedaan agama, suku, adat, tradisi. persaudaraan, kerukunan, persatuan yang terus harus dirawat dan dijaga.

"Terakhir, kami membahas beberapa hal yang berkaitan dengan isu di daerah, banyak isu daerah yang disampaikan kepada saya," katanya.

Sementara itu mengenai kebakaran hutan dan lahan, Presiden mengatakan pemerintah dalam empat tahun terakhir berupaya serius mengatasi masalah itu.

Tidak hanya di Kalimantan, di seluruh Tanah Air pemerintah sangat serius habis-habisan baik dengan membentuk Badan Restorasi Gambut, Inpres mengenai penanganan kebakaran sehingga bisa terintegrasi dengan baik, juga penegakan hukum.

"Hasilnya bisa kita lihat kebakaran hutan di seluruh Tanah Air menurun kurang lebih 85 persen," katanya.

Sementara itu ketika ditanya kunjungannya ke KWI dan PGI dalam kapasitas sebagai presiden atau calon presiden 2019-2024, Jokowi mengatakan tidak ada urusannya dengan pilpres.

"Tadi kan sudah saya sampaikan, berbicara mengenai Pancasila, mengenai keberagaman, perbedaan perbedaan, tidak ada yang urusannya dengan pilpres," kata Jokowi.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018