Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menambah satu wilayah kerja pertambangan (WKP) atau blok panas bumi yang akan ditender dalam waktu dekat. Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Sugiharto Harsoprayitno di Jakarta, Rabu mengatakan, tambahan WKP panas bumi itu adalah Cisolok-Cisukarame, Jabar dengan potensi 45 MW. Sebelumnya, pemerintah akan menender lima WKP panas bumi dengan total daya 455 MW. Kelima WKP itu adalah Seulawah Agam, NAD 160 MW, Jailolo, Maluku Utara 75 MW, Telaga Ngebel, Jatim 120 MW, Gunung Ungaran, Jateng 50 MW, dan Gunung Tampomas, Jabar 50 MW. Menurut Sugiarto, pihaknya masih menunggu keputusan mengenai tarif panas bumi yang kini masih dalam pembahasan Tim Tarif Panas Bumi. "Pembahasan tarif kemungkinan selesai satu bulan lagi, setelah itu baru dilakukan tender," katanya. Keputusan mengenai tarif itu akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Pelaksanaan tender tersebut akan dilakukan pemerintah daerah setempat. Blok-blok panas bumi yang akan ditenderkan sebagian besar merupakan bekas wilayah kerja PT Pertamina (Persero) yang telah diserahkan ke pemerintah. Setelah enam WKP itu, pemerintah juga akan menenderkan delapan WKP panas bumi lainnya yakni Tangkuban Perahu, Jabar 220 MW, Atadei, NTT 40 MW, Jaboi, NAD 50 MW, Sekincau-Suoh, Lampung dengan potensi Sekincau 264 MW dan Suoh 238 MW, Marana, Sulteng 40 MW, Suwawa, Gorontalo 65 MW, Songa Wayaua,Maluku Utara 140 MW, dan Mataloko, NTT 65 MW. Potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27.140 MW yang terdiri atas sumber daya 14.080 MW dan cadangan 13.060 MW. Namun, kapasitas terpasang panas bumi yang ada saat ini hanya 852 MW. Pemerintah menargetkan pada 2008 kapasitas terpasang panas bumi meningkat menjadi 2.000 MW.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007