Pemerhati: Penanganan tapal batas RI-Timor Leste berlarut-larut

Pemerhati: Penanganan tapal batas RI-Timor Leste berlarut-larut

Arsip Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste melakukan patroli di daerah perbatasan Pos Nunura di Desa Tohe, Reihat, Belu, NTT, Rabu (7/10/2015). Patroli rutin tersebut dilakukan untuk mengecek tapal batas negara sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif untuk keamanan warga Indonesia. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Kupang (ANTARA News) - Pemerhati masalah perbatasan dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, NTT Pater Gregorius Neonbasu SVD mengaku masalah tapal batas antara RI-Timor Leste penangannya berlarut-larut.

"Kasus perbatasan ini sudah berlarut-larut. Semenjak tahun 2006 saya terlibat dalam berbagai urusan, diskusi soal penanganan tapal batas, namun hingga saat ini belum ada juga titik terang," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan seputar belum tuntasnya penyelesaian sengketa tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste di wilayah Naktuka dan Manusasi di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara.

Sejumlah negosiator, kata dia sudah dikirim pemerintah Indonesia ke wilayah tapal batas itu, dan sudah ada juga pembicaraan dengan pihak dari Timor Leste, namun hingga kini belum ada juga titik temu.

"Kesan saya secara umum pemerintah pusat tidak serius menangani berbagai persoalan di daerah tapal batas. Salah satu diskusi yang terakhir, kalau tidak salah pertemuan di Rektorat Undana, yang tidak saja dihadiri oleh tuan Rumah Rektor Undana dan sejumlah besar dosen dari berbagai bidang studi, melainkan juga Bapak Danrem dan sejumlah besar pejabat pemerintah dan pemerhati persoalan masyarakat," tutur dia.

Rohaniwan Katolik ini juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut sebagai rekomendasi tunggal pemerintah pusat diminta untuk kalau bisa mempercayakan Undana menjaring kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di NTT dalam rangka membuat studi ethnografi lengkap.

Hal ini bertujuan agar dalam memetakan persoalan itu dilakukan secara lebih rill, arif dan bijaksana, dan diyakni tidak akan berlarut-larut.

"Alasan mendasar yang disampaikan ketika itu, kebetulan juga saya yang menyampaikannya. Sebab selama ini argumentasi kita untuk mendiskusikan daerah tapal batas dengan sesama kita di RDTL selalu lemah," tamnbahnya.

Dalam arti, berbagai dasar dan argumentasi yang disampaikan selalu disanggah, dan disikat serta dilawan habis-habisan oleh karena kurang koordinatif.

Di sisi lain, kata dia memang selama ini ada berbagai kesempatan di mana kedua belah pihak duduk bersama, namun menurut Gregorius yang juga adalah dosen antropolog menilai duduk bersama itu direkayasa sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat berbicara sesuai denga "logika penyelesaian" yang sudah direkayasa terlebih dahulu, tuturnya.

"Jika seperti ini, maka pemerintah sendiri yang membuka kemungkinan untuk melatih warga untuk merekayasa berbagai cara," tambahnya.

Pewarta: Kornelis Aloysius Ileama Kaha
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar