Jakarta (ANTARA News) - Berdasarkan survai kesehatan indera 1993-1996, sekira 1,5 persen penduduk Indonesia menderita kebutaan dan sebagian besar disebabkan oleh katarak. Menurut Direktur Bina Kesehatan Komunitas Departemen Kesehatan Edi Suranto pada acara peringatan Hari Penglihatan Sedunia di Jakarta, Kamis, hingga saat ini kebutaan dan gangguan penglihatan masih menjadi masalah sosial yang membutuhkan perhatian semua pihak. Menurut survei kebutaan dan kesehatan mata pada penduduk kelompok umur di atas 40 tahun di lima kabupaten di Jawa Barat pada 2005, ditemukan 3,6 persen penduduk pada kelompok umur itu menderita kebutaan dan 80,6 persen disebabkan oleh katarak. Sedangkan persentase penduduk yang mengalami gangguan penglihatan sedang dan berat, menurut hasil survei, berturut-turut tujuh persen dan 7,8 persen. Masih tingginya angka kebutaan dan gangguan kesehatan mata yang sebagian besar sebenarnya bisa dicegah, menurut dr.Johan Hutauruk, SpM dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), disebabkan oleh beberapa faktor termasuk sistem pelayanan kesehatan nasional, status sosial ekonomi penduduk, kondisi demografi, perilaku masyarakat serta jumlah dan distribusi dokter mata. Belum Merata Johan mengatakan, setelah pelaksanaan program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) maka sistem pelayanan kesehatan nasional mulai membaik, dalam arti sudah bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu. "Namun keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau masih rendah," katanya serta menambahkan jumlah dokter mata juga masih terbatas dan distribusinya belum merata. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mata juga masih rendah,"Sehingga kadang mereka menganggap gangguan kesehatan mata dan kebutaan pada orang yang sudah tua sering dianggap wajar". Edi mengatakan, pemerintah telah membuat strategi dan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan. Upaya itu, katanya, antara lain meliputi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, mengembangkan dan membina Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), memberikan pelayanan kesehatan indera penglihatan di puskesmas dan rujukan di rumah sakit serta mengembangkan sistem informasi pelayanan kesehatan indera penglihatan. "Kita juga mengembangkan sistem informasi pelayanan kesehatan indera penglihatan serta melakukan penelitian dan pengembangan surveilans epidemiologi," jelasnya. Dalam hal ini, ia melanjutkan, pemerintah menjalin kerja sama dengan organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan pihak swasta.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007