Bandarlampung (ANTARA News)- Pemprov Lampung sebenarnya tidak perlu berkecil hati, meski daerah itu tercatat sebagai provinsi termiskin nomor dua di Sumatera setelah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Provinsi berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa itu memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, asalkan digali dan dikelola secara profesional melalui konsep manejemen "good governance and government". Lampung memiliki keunggulan letak geografis, kekayaan sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan lainnya, seperti pintu utama menuju Jawa dan Sumatera. Jika kawasan Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten adalah daerah penyangga untuk Jakarta, maka Lampung bisa dikatakan sebagai penyangga (hinterland) untuk Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan daerah Sumatera lainnya. Hampir semua lalu lintas barang ke Jawa, terutama ke Jakarta, maupun ke Sumatera, harus melalui daerah Lampung. Sebagaimana disebutkan Bappeda Provinsi Lampung, sedikitnya 3.167 unit kendaraan per hari melalui penyeberangan Bakauheni- Merak, serta sedikitnya 22 ribu ton baru baru per tahun dikirim dari Tarahan (Lampung Selatan) ke PLTU Suryalaya di Banten, meski kebutuhan total PLTU Suryalaya sekitar 11 juta - 12 juta ton batu bara per tahun. Lampung memiliki luas daratan 35.367,5 Km2, dan perairan 51.991 Km2, sementara garis pantainya tercatat sepanjang 1.105 Km, serta memiliki pulau besar dan pulau kecil sebanyak 69 buah. Dari segi peluang investasi di bidang wisata, Lampung sebenarnya tetap "menguntungkan" bagi para investor, namun investasi di bidang agrobisnis dan agroindustri tetap yang diincar para penanam modal dalam dan luar negeri. Lampung sejak zaman penjajahan Belanda sudah dikenal sebagai penghasil produk pertanian, seperti kopi, lada, kelapa dan cengkih, dan hal itu bisa dilihat dari adanya kebun-kebun peninggalan Belanda maupun transmigrasi penduduk ke Lampung saat itu untuk dipekerjakan di sektor pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, pengembangan Lampung secara besar-besaran baru terlihat dilaksanakan di zaman pemerintahan Orde Baru, terutama pada era 1990-an, terutama di bidang agrobisnis dan agroindustri. Kebijakan pembangunan yang mengejar pertumbuhan investasi itu memang kemudian meninggalkan masalah di kemudian hari, seperti munculnya gugatan hak ulayat atas lahan-lahan yang telah dikelola untuk agrobisnis dan agroindustri, baik yang dikuasai pemerintah, PMA maupun PMDN. Krisis moneter yang terjadi pada 1997 memang melumpuhkan dunia usaha di Lampung, bahkan tahun 1999- 2000 sempat terjadi kekosongan investasi. Bahkan, krisis politik pemerintahan yang terjadi di Lampung pascadilantiknya Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung tahun 2004 pun masih terasa sampai sekarang, terutama setelah adanya putusan MA yang menguatkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan sebagian gugatan gubernur terpilih, Alzier Dianis Thabranie. Krisis politik pemerintahan itu memang sempat mengganggu arus masuk investasi, namun data-data yang dikeluarkan Bappeda Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap arus modal ke Lampung. Total investasi PMA dan PMDN tahun 2002 sempat mencapai Rp3,14 triliun, dan di tahun 2004 menjadi Rp2,52 triliun, tahun 2005 Rp2,01 triliun, dan tahun 2006 Rp5,36 triliun. Sehubungan adanya putusan politik pemerintah atas krisis politik pemerintahan di Lampung tahun 2006, pemerintah setempat menargetkan arus investasi tahun 2007 sebesar Rp6,14 triliun yang terdiri atas investasi swasta (60 persen), pemerintah (30 persen) dan rumah tangga (10 persen). Dalam rangka mendorong pertumbuhan daerah, Pemda Provinsi Lampung dan 11 Pemerintah Kota/Kabupaten tahun 2007 menawarkan peluang investasi di bidang agrobisnis dan agroindustri. Peluang investasi Peluang investasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun investasi agroindustri tampaknya tetap jadi "jualan utaman" Lampung di tahun 2008, karena "rohnya" peluang investasi di Lampung sebenarnya di bidang agrobisnis dan agroindustri. Lampung tahun 2007 memang gencar memang menawarkan investasi pembangunan infrastruktur, seperti Jembatan Selat Sunda (JSS) berbiaya Rp100 triliun, jalan tol Ruas Babatan- Tegineneng- Terbanggi Besar- Babatan senilai Rp5,2 triliun, atau Kota Baru Natar senilai Rp1,54 triliun. Sejumlah kesepakatan telah ditandatangani, namun proyek itu sangat sulit direalisasikan karena biayanya yang sangat besar. Data-data yang dikeluarkan Pemdaprov Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa para investor tetap lebih tertarik menanamkan modalnya di bidang agrobisnis dan agroindustri. Karena itu, pemerintah daerah setempat seyogianya memberikan perhatian yang besar di bidang investasi itu. Lampung pada tahun 2006 menghasilkan sedikitnya 2,12 juta ton padi dengan luas lahan 496.282 Ha, 1,46 juta ton jagung dengan luas lahan 413.316 Ha, serta 5,08 juta ton ubi kayu dengan luas lahan 287.234 Ha. Berkaitan dengan meningkatnya produktivitas hasil pertanian pangan, serta luas lahan yang terus bertambah, Pemdaprov Lampung menawarkan peluang investasi di bidang pembangunan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dengan pola kemitraan bersama petani. Lokasi investasi yang ditawarkan adalah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Way Kanan. Selain itu, Lampung juga menawarkan investasi di bidang peternakan, yakni penggemukan sapi dan kambing Boerawa melalui pola kemitraan, serta pembangunan pakan ternak, karena Lampung adalah penghasil tebu, nanas dan jagung yang merupakan bahan baku industri pakan ternak. Lampung dalam beberapa tahun terakhir adalah pemasok terbesar sapi utuk wilayah Jawa dan Sumatera. Populasi sapi di Lampung tahun 2005 sebanyak 417.129 ekor, dan tahun 2006 sebanyak 430.103 ekor. Sedang jumlah kambing tahun 2005 sebanyak 927.736 ekor, dan tahun 2006 sekitar 1.098.765 ekor. Lampung adalah pemasok ikan ke Jakarta dan Jawa, serta pengekspor ikan, terutama udang beku, ke berbagai negara. Produksi perikanan Lampung tahun 2004 sebanyak 228,65 ribu ton dengan nilai ekspor 98,67 juta dolar AS, tahun 2005 sebanyak 231,40 ribu ton dengan nilai ekspor 125,87 juta dolar AS, dan tahun 2006 memproduksi 236,38 ribu ton dengan nilai ekspor 163,20 juta dolar AS. Potensi perikanan Lampung sangat besar, dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah setempat menawarkan investasi di bidang pengembangan usaha perikanan laut, air tawar dan tambak, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan. Lokasi yang ditawarkan adalah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus dan Tulang Bawang. Perkebunan merupakan salah satu magnet bagi para investor. Pada tahun 2007, Lampung mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pembangunan industri pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) secara kemitraan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Way Kanan. Produksi minyak sawit mentah Lampung selalu meningkat setiap tahun, dari 225,15 ton tahun 2004 menjadi 367,84 ton tahun 2005 dan 497,75 ton tahun 2006. Produk perkebunan lainnya yang menjadi salah satu komoditas unggulan adalah kakao. Produksi kakao Lampung tahun 2004 sebanyak 20,88 ribu ton tahun 2004, 22,97 ribu ton (2005) dan 25,5 ribu ton tahun 2006. Berkaitan dengan itu, Lampung menawarkan investasi pembangunan industri pengolahan dan perkebunan kakao di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, sementara Lampung Selatan dan Pesawaran adalah sentra produksi kakao lokal. Komiditas karet yang dihasilkan Lampung juga meningkat dari 225,15 ribu ton tahun 2004 menjadi 367,84 ribu ton (2005) dan 497,75 ribu ton tahun 2006. Berkaitan itu, Pemdaprov Lampung aktif menawarkan penanaman investasi di bidang pembangunan industri pengolahan karet tahun 2007 di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Way Kanan. Kopi adalah produk unggulan Lampung, dan nama "kopi Lampung" sangat terkenal di berbagai daerah nusantara. Produksi kopi Lampung memang tidak berkembang pesat, namun Lampung tahun 2004 menghasilkan kopi sebanyak 142,56 ribu ton, kemudian naik jadi 143,25 ribu ton (2005) dan 145,2 ribu ton tahun 2006. Berkaitan dengan itu, Lampung dalam tahun 2007 menawarkan penanaman investasi di bidang pembangunan pabrik pengolahan kopi dan perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus dan Way Kanan. Secara umum, potensi perkebunan di Lampung sangat besar, dan luas kebun yang tercatat sekitar 788.765 Ha yang terdiri atas perkebunan rakyat (74,91 persen), perkebunan besar milik negara ( 4,48 persen) dan perkebunan besar swasta sekitar 20,61 persen. Untuk mendukung pembangunan di bidang pertanian, direncanakan dibangun terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Selain itu, Lampung juga berpotensi menghasilkan 130 ribu kilo liter biodisel dan 740 ribu kilo liter etanol setiap tahun, karena bahan bakunya cukup tersedia. Potensi biodisel Lampung terdiri atas 150.990 Ha kebun sawit, 147.831 Ha kebun kelapa dan 5.000 Ha tanaman jarak pagar. Potensi etanol Lampung berupa 266.586 Ha kebun ubi kayu dan 91.768 Ha kebun tebu. Dalam rangka menarik investasi, Lampung kini mengembangkan kebijakan iklim yang sehat, meningkatkan kemampuan aparatur negara, pemerataan pertumbuhan antarwilayah, memberdayakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja, mempermudah proses perizinan, memperkecil jurang antara yang kuat dan yang lemah, memperkecil kebocoran keuangan negara, menciptakan iklim positif bagi penegakan hukum, dan memperbaiki infrastruktur. Menurut sejumlah kalangan, Pemdaprov dan Pemerintah Kota/Kabupaten Lampung tahun 2008 harus membuat "gerakan" yang dapat meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di Lampung, terutama di bidang agrobisnis dan agroindustri yang selama ini paling diincar oleh para investor asing dan dalam negeri.(*)

Oleh Oleh Hisar Sitanggang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007