"APBN merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan serta daya saing masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian hasil pengelolaan APBN TA 2018," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis.
Ada lima pencapaian yang disampaikan Menteri Sri Mulyani dalam rapat tersebut, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,39 atau meningkat 0,58 persen dari 70,81 pada 2017.
Pencapaian IPM tersebut, kata menteri, merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Kemudian, capaian kedua adalah tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dari 5,50 persen pada 2017.
Tingkat tersebut adalah yang terendah dalam empat tahun terakhir.
Pencapaian selanjutnya adalah persentase penduduk miskin sebesar 9,66 persen atau lebih rendah dari 10,12 persen pada 2017.
Menteri Sri Mulyani mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga level satu digit atau di bawah 10 persen pada 2018.
Berikutnya, pencapaian yang keempat adalah bahwa Rasio Gini tercatat membaik pada angka 0,384 atau lebih rendah dari 0,391 pad 2017.
Rasio Gini tersebut adalah yang terendah sejak 2014.
Sementara itu, pencapaian kelima yang dilaporkan dalam rapat adalah peningkatan peringkat daya saing Indonesia secara signifikan berdasarkan penilaian International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY) 2019, yaitu dari peringkat 43 menjadi peringkat 32.
Baca juga: Menkeu: Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah mereda
Baca juga: Menkeu: Tidak ada diskusi mendalam soal dana khusus dari China
Pewarta: Katriana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
