"Defisit APBN Tahun 2018 masih berada pada kisaran yang aman, yakni 1,81 persen dari produk domestik bruto (PDB)," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis.
Angka tersebut, kata menteri, lebih rendah dari defisit indikatif APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar 2,19 persen, atau jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam undang-undang, yaitu 3 persen terhadap PDB.
Persentase defisit terhadap PDB tersebut merupakan yang terkecil sejak 2012.
Hal tersebut, kata menteri lebih lanjut, menunjukkan bahwa pengelolaan defisit APBN telah dilaksanakan secara optimal.
Dengan demikian, peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, kredibel dan efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal.
Defisit anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp305,7 triliun.
Pembiayaan atau neto tersebut, kata Menteri Sri Mulyani, berasal dari sumber-sumber pembiayaa dalam negeri sebesar Rp302,7 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp3,2 triliun.
Dia juga menambahkan bahwa dengan demikian terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp36,2 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pendapatan negara meningkat Rp277,3 triliun
Baca juga: Menkeu: Perekonomian Indonesia 2018 tumbuh jadi 5,17 persen
Pewarta: Katriana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
