Jakarta (ANTARA News) - Ketegangan antara DPR dan pemerintah nampaknya semakin panas setelah beberapa anggota fraksi DPR memberikan reaksi keras dengan menolak dua calon Gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "ketegangan ini harus diakhiri, karena itu harus ada titik temu antara lembaga DPR dan pemerintah terkait dengan pencalonan Gubernur BI tersebut," kata Didik Rachbini anggota DPR dari Fraksi PAN, di Jakarta, Selasa. Didik mengatakan, jika ini dibiarkan akan memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Karenanya, dia meminta agar kedua lembaga tersebut dapat mengakhiri "perang dingin". "Keduanya sebagai lembaga yang terhormat harus bisa mengakhiri untuk menentukan calon-calon baik yang diajukan presiden maupun DPR," tuturnya. Dia menilai, dua calon yang diajukan oleh presiden mempunyai kapasitas yang baik dengan latar belakang ekonomi perbankan. "Namun DPR juga punya calon gubernur dari internal BI yang memiliki kapasitas tak diragukan lagi," kata Didik. Calon internal dari kalangan Deputi Gubernur BI, kata Didik, juga pantas secara sumber daya manusia (SDM), karena mempunyai back ground yang baik. Tetapi, hal itu menjadi kebuntuan, karena presiden hanya mengajukan calon dari luar BI dan bukan dari kalangan internal BI. "Persoalannya adalah kenapa presiden tidak ajukan calon dari internal BI sendiri. Itu yang menimbulkan tanda tanya," kata Didik. Didik memprediksikan, jalannya tes kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) akan berjalan alot. Karena, tidak semudah itu, calon yang diajukan presiden bisa lolos dengan mudah. "Apalagi, DPR punya keinginan agar ada (calon) dari internal BI," tuturnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008