counter

Menteri PUPR: Infrastruktur yang dibangun harus tangguh bencana

Menteri PUPR: Infrastruktur yang dibangun harus tangguh bencana

Presiden RI Joko Widodo (tengah) saat berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) ketika meninjau proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, Riau. (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

Secara teknis setiap rencana pembangunan infrastruktur seperti bandara, kereta api, jalan tol, dan bendungan akan melibatkan Pusgen (Pusat Studi Gempa Nasional)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah di berbagai daerah juga harus menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh terhadap bencana alam.

"Sebagai bagian mitigasi bencana, infrastruktur yang dibangun juga harus tangguh terhadap bencana," kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ujar dia, Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus mencari penyebab bencana, namun juga perlu mencari solusi lewat penelitian serta penyusunan standar-standar teknis bagi pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut, lanjutnya, sebagai langkah mitigasi agar infrastruktur yang dibangun akan lebih aman dan tangguh bencana.

"Secara teknis setiap rencana pembangunan infrastruktur seperti bandara, kereta api, jalan tol, dan bendungan akan melibatkan Pusgen (Pusat Studi Gempa Nasional) untuk melakukan kajian tentang histori gempa di wilayah tersebut," ujar Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi lainnya di antaranya pemutakhiran peta sumber dan bahaya gempa nasional pada tahun 2017, serta kajian-kajian gempa bumi di berbagai daerah seperti gempa bumi Pidie Jaya, Lombok, Palu, kajian dan evaluasi kerusakan bangunan dan infrastruktur akibat gempa, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bangunan dan infrastruktur rusak pascagempa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga mengatakan ada dua hal penting yang harus diwujudkan dari kepedulian terhadap risiko bencana alam, yaitu kepatuhan atas penerapan aturan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana.

"Peran Pemda sangat besar dalam hal ini, salah satunya lewat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus memperhatikan dua aspek tersebut," ujarnya.

Sebagaimana diketahui,sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi tinggi terjadinya bencana gempa bumi dan erupsi vulkanik gunung api.

Misalnya tragedi bencana pada tahun 2018 seperti gempa bumi Palu, gempa Lombok, letusan Gunung Agung, dan letusan Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan korban dan kerugian materi yang besar.

Dalam menyikapi fenomena tersebut, Kementerian PUPR melalui Balitbang telah bekerja sama dengan berbagai institusi baik nasional maupun internasional dalam rangka melakukan kajian yang terkait bencana likuefaksi tersebut.

Berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain pemutakhiran peta sumber dan bahaya gempa nasional, serta kajian gempa bumi di berbagai daerah seperti gempa Pidie Jaya, gempa Lombok, gempa Pali, serta kajian dan evaluasi kerusakan bangunan dan infrastruktur pascagempa.

Kementerian PUPR bangun 3 bendungan di Sultra

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar