#bersifat administratif

Kumpulan berita bersifat administratif, ditemukan 141 berita.

KKP utamakan "restorative justice" di sektor perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mengedepankan konsep restorative justice atau sanksi yang ...

DPR: Jangan sampai kawasan perhutanan sosial beralih jadi perkebunan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa program kawasan perhutanan sosial pada masa mendatang ...

DKI tampik ada pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan makam

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampik ada pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan pemakaman di Dinas Pertamanan ...

Layanan terintegrasi mudahkan dosen terapkan kebijakan MBKM

Direktur Sumber Daya Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Dr Mohammad Sofwan Effendi mengatakan layanan terintegrasi ...

Pemkot Jakbar kerahkan guru untuk bantu vaksinasi di 42 sekolah

Pemerintah Kota Jakarta Barat mengerahkan sejumlah guru untuk membantu tenaga kesehatan melakukan vaksinasi massal di ...

DPD raih opini "wajar tanpa pengecualian" 15 kali berturut-turut

Hasil pemeriksaan laporan keuangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 15 kali berturut-turut ...

Pemprov Banten tuntaskan semua temuan LHP BPK tahun anggaran 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyelesaikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan ...

Akademisi apresiasi capaian program Kapolri di bidang lalu lintas

Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Nurhasan Ismail mengapresiasi capaian program 100 hari Kapolri ...

Saksi ahli sebut Rizieq tak perlu dipidana jika sudah bayar denda

Ahli hukum pidana Dian Adriawan yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa menyebut  Rizieq ...

MK putus ketua Pengadilan Pajak tak lagi diusulkan Menkeu

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan ...

Willy Aditya sebut RUU PDP atur sisi gelap internet

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menyebut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan mengatur ...

Akademisi : RUU Cipta Kerja tidak ganggu perkembangan pesantren

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak ...

PKS ingin pelanggaran izin dan badan hukum pesantren tidak dipidana

Anggota Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf ingin konsekuensi pelanggaran ketentuan perizinan dan badan hukum terhadap ...

Komisi D DPRD Yogyakarta usulkan penguatan peraturan COVID-19

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi mengusulkan penguatan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun ...

LIPI: Protokol baku-detail tiap sektor untuk hidup bersama COVID-19

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan perlu dibuat segera protokol ringkas dan detail di setiap sektor ...