#hak politik warga

Kumpulan berita hak politik warga, ditemukan 82 berita.

PDIP Surabaya siapkan 16.320 Saksi TPS jelang Pemiu 2024

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menyiapkan 16.320 Saksi Tempat Pemungutan ...

Komisi Nasional Disabilitas terima ribuan pengaduan melalui Dita 143

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam satu tahun bekerja telah menerima ribuan pengaduan melalui kanal Disabilitas ...

Telaah

Menjaga NU dan Muhammadiyah tak ditarik ke pusaran dukungan capres

Suasana perebutan suara pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilu Presiden 2024 diprediksi masih akan sama dengan ...

PAN: jangan gunakan perbedaan primordial sebagai alat politik

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengajak semua pihak tidak menggunakan perbedaan primordial sebagai alat ...

Junimart minta KPU terbitkan PKPU pasca-Putusan MA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan Peraturan KPU ...

Cegah pencatutan parpol, KPU ajak masyarakat cek namanya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pendaftaran partai politik ...

Khofifah sebut capaian indeks demokrasi meningkat berkat kolaborasi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian indeks demokrasi yang meningkat berkat sinergi dan ...

Kesbangpol: Warga IKN tetap miliki hak suara sesuai daerah asal

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalimantan Timur Firdaus Kurniawan menyebutkan warga yang berada di ...

Partai Buruh pertanyakan aturan PKPU jelang Pemilu 2024

Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Partai Buruh Baca juga: Partai Buruh siap ikuti ...

KND dan PBNU akan berkolaborasi penuhi hak penyandang disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan berkolaborasi memenuhi hak penyandang ...

KND mendorong Bawaslu perhatikan hak politik warga disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk memperhatikan hak politik bagi warga ...

Telaah

Konsolidasi demokrasi pada era pandemi

Pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia, tidak hanya menimbulkan konsekuensi logis berupa ...

Rapat umum dilarang, Pakar: Semua parpol dan calon harus tunduk

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Satya Wacana, Salatiga, Dr Umbu Rauta mengingatkan agar semua partai politik dan ...

Kelompok milenial kritisi KAMI sebagai gerakan politik

Sekelompok anak muda yang menamakan diri Koalisi Aksi Milenial Indonesia (KAMI) mengkritisi deklarasi Koalisi Aksi ...

F-PPP persilakan Din Syamsuddin bentuk koalisi masyarakat

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mempersilakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama ...