#kebijakan penangkapan terukur

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan layanan registrasi atau pendaftaran kapal ikan dapat ...

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan bahwa masih banyak kapal ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk tim unit reaksi cepat guna meningkatkan pengawasan terintegrasi di ...

Trade Facilitation Agreement (TFA). Selain itu, ujar dia, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menerapkan TFA di ...

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty berharap program penangkapan terukur dari Kementerian Kelautan dan ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan kepada tiga Pengawas Perikanan Teladan Tahun 2021 atas ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan sistem kontrak dalam penerapan kebijakan penangkapan terukur, ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa tidak ada kapal ikan asing yang beroperasi secara legal untuk ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri bersinergi  memulangkan delapan nelayan ...

Catatan Akhir Tahun

Sepanjang sejarah republik ini hingga 2020, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap tercatat ...

Pengamat kelautan Abdul Halim meminta kebijakan penangkapan terukur yang akan diterapkan KKP pada 2022 harus dapat ...

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa perubahan paradigma yang terkait dengan penerapan kuota ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sepakat untuk ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan aspek kesehatan ekologi akan menjadi panglima pembangunan sektor ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan pada ...