#kebijakan presiden jokowi

Pakar hukum tata negara Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menilai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan ...

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meminta perbankan yang ada di daerah tersebut dan Provinsi Aceh pada umumnya ...

Anggota Fraksi PKB DPR RI Abdul Kadir Karding menyarankan agar selama 14 hari ini anggota DPR menyerap aspirasi dari ...

Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menyampaikan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan dan ...

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo beserta Penyelenggara Telekomunikasi ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam langkah pemindahan ibu kota ...

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya aktif turun ke rakyat dengan melakukan sosialisasi ...

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong petani di Bali memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, ...

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapan menyambut wisatawan nusantara dan mancanegara yang ...

Penggiat anti radikalisme Haidar Alwi mengingatkan radikalisme sedang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik ...

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam berpendapat pertemuan Partai NasDem dengan PKS merupakan ...

Artikel

UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi wacana publik kembali setelah Presiden Joko Widodo mengangkat 12 ...

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono ...

Guru Besar Ilmu Politik Islam UIN Sultan Syarif Kasim, Prof Alaiddin Koto menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ...

Kalangan kader dan simpatisan PDI Perjuangan menyambut antusias pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo ...