#uu 23 2014

Kumpulan berita uu 23 2014, ditemukan 31 berita.

Artikel

Menanti payung hukum penanggulangan COVID-19 di Jakarta

Hampir delapan bulan pandemi virus corona (COVID-19) menyergap Indonesia dengan titik nolnya berada di kota terbesar ...

Biro Hukum DKI: Insentif nakes jadi wewenang bukan berarti tak serius

Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DKI menyebutkan bahwa insentif bagi tenaga kesehatan dan penunjangnya ...

Di Raperda COVID-19, insentif tenaga kesehatan tanggung jawab DKI

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta memasukan ketentuan pemberian insentif bagi tenaga ...

Astapem DKI: Kerja sama COVID-19 antardaerah tertuang dalam UU 23/2014

Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Astapem Setda) DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan kerja sama terkait ...

Bali dan janji Presiden Jokowi untuk seni dan budaya

"Presiden Joko Widodo menjanjikan 'dana abadi' untuk pengembangan seni dan kebudayaan yang selama ini ...

Gubernur Bali resmi canangkan pemberlakuan Perda Desa Adat

Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mencanangkan pemberlakuan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang ditandai ...

Gubernur Sumut: Untuk berhenti sebagai bupati harus ikuti prosedur

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menegaskan untuk berhenti dari jabatan sebagai kepala daerah harus mengikuti/melalui ...

Pemohon uji UU RS dan UU Pemda perbaiki permohonan

Pemohon uji UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) di Mahkamah ...

Pemerintah dan DPR diminta duduk bersama bahas BP Batam

Pemerintah dan DPR diminta duduk bersama dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam ...

Mendagri bantah kerja sama APIP lindungi koruptor

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan perjanjian kerja sama koordinasi aparat pengawasan intern pemerintah ...

Upaya perlindungan konsumen di daerah masih terkendala

Berlakunya Undang undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya beberapa ketidakpastian ...

ICRW nilai pengelolaan SMA/SMK di Jatim buruk

Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) menilai sistem pengelolaan SMA/SMK Negeri di Jawa Timur pada 2017 buruk sehingga ...

Soal Ahok, Mendagri sampaikan permohonan pendapat hukum ke MA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke Mahkamah ...

MK minta keterangan Soekarwo tentang peralihan SMA/SMK

Hakim Mahkamah Konstitusi akan meminta keterangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait uji materi terhadap UU Nomor 23 ...

Jabar dorong pemekaran tiga wilayah

Penetapan dan pembagian aset daerah harus menjadi prioritas dalam proses pemekaran kabupaten di Jawa Barat, sehingga ...