"Pemanggilan Kompas dan Sindo oleh kepolisian atas pengaduan Anggodo itu membuat kami di Fraksi Hanura tertegun, khawatir dan marah," ujarnya.
Dia menilai Kepolisian menghina keadilan masyarakat luas, dan tidak mau belajar dari kekeliruannya dengan terus melakukan langkah-langkah mencederai hukum.
Padahal, demikian Akbar, media massa adalah etalase kontrol publik dan pilar demokrasi keempat.
"Kami akan mempersoalkan hal ini dan meminta kepolisian tidak melakukan kesalahan elementer secara beruntun," tegasnya.
Hanura, tandas Akbar, mendesak Polri menghargai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui media, dan jika ada pihak yang tidak setuju atas satu pemberitaan, ada mekanisme hak jawab yang harus dilakukan terlebih dahulu.
"Hentikan gaya-gaya Orde Baru seperti ini. Rakyat dan media telah sangat lelah ditakut-takuti atas alasan apapun," ujarnya.
Akbar menjanjikan Fraksi Hanura akan bersama rakyat dalam memperjuangkan haknya dan berjalan bersama media untuk mengawal demokrasi.
Sementara itu, kalangan pers dari berbagai media yang tergabung dalam Koalisi Antikriminalisasi Pers, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, dengan pesan menentang setiap aksi kriminalisasi pers yang dilakukan siapapun. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
