"Fokus pengamanan bukan hanya Batam tapi juga pulau terluar dari Sabang hingga Natuna," ujarnya usai meresmikan Kantor Bakorkamla di Batam, Kepulauan Riau, Senin.
Fokus pengamanan dilakukan dengan memantau keberadaan pulau-pulau terluar termasuk pulau yang tak berpenghuni.
Didik mengatakan, tindak lanjut dari fokus pengamanan ini para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satuan Tugas Bakorkamla akan melakukan rapat koordinasi peningkatan keamanan laut.
Rapat koordinasi itu, lanjut dia, akan membahas standar prosedur operasional dan aturan pelibatan instansi pengamanan laut.
"Koordinasi ini membahas bagaimana realita penegakan hukum di lapangan (laut)," kata dia.
Rapat koordinasi ini akan diikuti oleh Kepolisian Daerah yang berada di sepanjang selat Malaka, Angkatan Laut, Bea Cukai dan pemangku kepentingan laut lainnya.
Bakorkamla merupakan badan non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Didik mengatakan, anggota dari Bakorkamla adalah 12 menteri dan pejabat setingkat menteri yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Sedangkan, Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla berkoordinasi dengan pejabat di bawah menteri (eselon I) setingkat Direktur Jenderal seperti Bea Cukai dan Perhubungan Laut.
(T.ANT-142/B013/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
