"Tidak benar ada upaya pemerintah di Mamuju yang mengabaikan aspirasi masyarakat di desa dalam menyusun program pembangunan," kata Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Salihi Saleh di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, Bappeda dalam menyusun program pembangunan di Mamuju, tetap mengupayakan untuk mengakomodir kepentingan pembangunan masyarakat yang ada di desa agar ekonomi masyarakat yang ada di tingkat desa mampu meningkat.
"Jadi tidak benar tudingan LSM di Mamuju, yang menyatakan jika Pemkab Mamuju berupaya untuk mengamputasi atau memotong program yang ditawarkan pemerintah desa, dengan menggantinya menjadi program yang menjadi inisiatif pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten," katanya.
Menurut dia, program yang dijalankan pemerintah yakni dengan memberikan bantuan anggaran melalui APBD Mamuju tahun 2010 sebesar Rp250 juta perdesa untuk sekitar 159 desa di Mamuju membuktikan jika pemerintah di Mamuju mengakomodir kepentingan masyarakat desa.
"Pemerintah di Mamuju pada tahun 2010 ini memberikan bantuan APBD Mamuju sekitar Rp250 juta perdesa untuk sekitar 159 desa di Mamuju, sebagai bukti konsistensi pemerintah di Mamuju dalam rangka memusatkan pembangunan di desa untuk lebih maju," katanya.
Menurut dia, anggaran bantuan pembangunan yang ada di tingkat desa sekitar Rp250 juta perdesa itu berada di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Mamuju.
"Setiap SKPD di lingkup Pemkab Mamuju akan memberikan bantuan untuk sejumlah program pembangunan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhannya dengan memanfaatkan anggaran APBD Rp250 juta perdesa yang dimilikinya itu," katanya. (MFH/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
