Anggaran untuk pelayanan disabilitas di provinsi ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019Banjarmasin (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuktikan perhatian besar bagi kaum disabilitas untuk mewujudkan provinsi yang inklusi dan ramah disabilitas, di antaranya lewat pemenuhan anggaran.
Dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor di Banjarbaru, Senin, praktik baik yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya dibuktikan melalui kebijakan anggaran.
Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Menurut dia, bahwa anggaran untuk pelayanan disabilitas di provinsi ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.
"Pada tahun 2019, anggaran untuk pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti melalui Dinas Sosial Kalsel sebesar Rp1,7 miliar, naik pada 2020 menjadi Rp4,2 miliar," papar Ariadi.
Tidak hanya di situ saja, anggaran tersebut belum ditambah untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Kalsel sebesar Rp4,3 miliar dan Pusat Layanan Disabilitas Kalsel sebesar Rp4,5 miliar.
Kemudian, lanjut dia, dengan instruksi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang sangat komitmen memberikan perhatian bagi kaum disabilitas ini, pada 2021 naik hingga ada di atas Rp5 miliar.
Baca juga: Mewujudkan penyandang disabilitas berdaya saing melalui Cafebilitas
Baca juga: Mewujudkan penyandang disabilitas berdaya saing melalui Cafebilitas
"Hingga 2022 dan 2023 terus ada peningkatan, demikian juga pada 2024, ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas," tuturnya.
Dia berharap dengan anggaran yang semakin besar, pelayanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kalsel dapat terus meningkat.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel telah melakukan diskusi secara daring dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI) di Command Center Setda Kalsel di Banjarbaru pada Senin.
Dalam diskusi itu disampaikannya, bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mewujudkan Kalsel yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Menurut dia, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial.
Pewarta: Sukarli
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
