"Logika saya, kata Gayus ada 149 perusahaan yang terkait manipulasi pajak, kenapa yang dikejar hanya tiga perusahaan tertentu. Bisa jadi ratusan perusahaan itu menjadi sponsor atau donatur parpol tertentu sehingga kompensasinya di pajak," kata Fuad Bawazier dalam keterangan pers penutupan Rapimnas I Hanura di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Fuad menegaskan bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sangat kecewa dengan pemerintah dalam penanganan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan ini.
Menurut dia, penanganan kasus itu terlihat masih diisolasi pada perusahaan tertentu saja.
"Ada 149 perusahaan kenapa yang diincar hanya tiga perusahaan saja? Ini tidak adil, harusnya dibuka semua," kata Fuad.
Fuad menduga ada permainan untuk menutupi perusahaan lainnya yang kemungkinan menjadi donatur parpol tertentu. Karena itu, tambahnya, hanya perusahaan lawan politik yang dikejar. Sementara yang lainnya ditutupi.
Makanya tambah Fuad tidak salah jika saat ini dugaan-dugaan seperti itu berkembang di masyarakat.
"Kasus mafia pajak ini juga tak masuk akal kalau Gayus hanya dikenakan pasal gratifikasi," kata Fuad.
Fuad yang mantan Dirjen Pajak tersebut juga menilai birokrasi saat ini semakin bobrok.
Menurut dia, tidaklah mungkin seorang pegawai baru golongan III A bisa memegang transaksi pajak yang begitu besar jika tidak melibatkan jaringan mafia pajak.
"Artinya, saat ini keadaan makin bobrok saja. Ini bukti kebohongan pemerintah," katanya.
Fuad mengatakan, selama ini pemerintahan SBY-Boediono mendengung-dengungkan adanya reformasi birokrasi.
Kementerian Keuangan termasuk Dirjen Pajak, tambahnya, selalu dikatakan telah dilakukan modernisasi dan reformasi birokrasi salah satunya melalui remunerasi.
Namun, katanya, faktanya justru muncul kasus Gayus, kasus penggelapan pajak di kantor cabang Surabaya dan sebagainya.
Menurut Fuad reformasi birokrasi yang dikampanyekan pemerintah saat ini hanya merupakan slogan yang tidak ada faktanya.
Fuad juga mempertanyakan ketika berulang kali Presiden SBY menyatakan tidak mau mencampuri hukum ketika kasus Bibit-Chandra, namun kenapa ketika soal Gayus, presiden dengan tegas mengatakan, sebaiknya tetap ditangani Polri bukan KPK.(*)
J004/A041
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
