"Kami akan mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan kawasan terpadu PKL di empat provinsi," kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldi Halim, di Jakarta, Senin.
Pihaknya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan kawasan PKL agar memiliki lokasi usaha yang permanen dan tidak lagi menjadi korban penggusuran.
Ia mengatakan, empat provinsi yang akan menjadi proyek percontohan pengembangan kawasan PKL adalah Sumatera Utara, Jawa Tengah (kota Solo), Nusa Tenggara Barat (NTB) (kota Mataram), dan Sulawesi Selatan (kota Makasar).
Empat provinsi itu dikatakan Neddy telah mengajukan diri untuk menjadi kawasan percontohan pembangunan lokasi PKL terpadu yang akan diluncurkan pada 22 Juli mendatang.
"Kami mendorong agar PKL di kawasan itu nantinya membentuk koperasi agar mempermudah pembinaan dan pemberian bantuan perkuatan modal," katanya.
Melalui koperasi, menurut dia, PKL memiliki potensi meningkatkan kapasitas dan manejemen bisnis yang lebih baik, memiliki badan hukum formal, dan berpeluang meningkatkan kelas usahanya.
Neddy menilai pengembangan dan pemberdayaan PKL mendesak dilakukan mengingat jumlah pelakunya saat ini telah mencapai kisaran angka 11 juta-12 juta orang dan tersebar di seluruh Indonesia.
"Target kami adalah jutaan PKL ini ke depan terfasilitasi dan memiliki kepastian tempat berusaha yang permanen," katanya.
Ia berpendapat, setidaknya setiap provinsi membangun satu lokasi binaan PKL agar PKL mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih nyata bagi perekonomian masyarakat.
Pihaknya juga mendorong agar Kementerian Dalam Negeri menyusun peraturan yang mewajibkan setiap pemerintah daerah agar mengalokasikan areal khusus yang prospektif untuk digunakan sebagai kawasan PKL yang masuk dalam konsep Rencana Tata Ruang Wilayah daerah masing-masing.
Bersama Kemendag dan Kemendagri pihaknya menargetkan akan mengembangkan empat lokasi binaan baru di empat provinsi yang berbeda pada September 2011.
"Bertahap ini dilakukan sehingga ke depan akan semakin banyak PKL terfasilitasi dan memiliki lokasi usaha yang permanen bebas gusur," demikian Neddy Rafinaldi Halim. (H016)
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
