Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, di Jakarta Jumat mengatakan, struktur kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 2009-2014 secara kelembagaan tidak berubah, karena realitasnya tidak mudah mengubah struktur kabinet.
"Meskipun Yudhoyono mengurangi jumlah Menteri dalam kabinet mendatang, tapi lembaga birokrasinya tidak bisa dihapus begitu saja," kata Muhamad Qodari, pada diskusi "Menyusun Kabinet Ideal".
Dijelaskannya, Presiden Yudhoyono bisa saja tidak menetapkan menteri tertentu, tapi para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lembaga birokrasinya, yakni departemen atau kantor menteri negara, tidak bisa dihapus begitu saja.
Qodari merujuk pada peristiwa penghapusan dua departemen dan satu kantor menteri negara, pada pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid alias Gus Dur pada 1999-2000, yakni Departemen Penerangan, Departemen Sosial, dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
Saat itu, dua departemen dihapus dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga digabung pada sebuah direktorat jenderal di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
"Realitasnya tidak mudah menempatkan PNS yang jumlahnya belasan ribu di departemen lainnya sehingga sempat menimbulkan masalah," katanya.
Berdasarkan peristiwa tersebut, katanya, kemudian dibuat undang-undang (UU) No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara.
Dalam UU tersebut tidak ada batasan jumlah menteri, hanya tercantum jumlah maksimal menteri kabinet yakni sebanyak 34 menteri.
"Pada kabinet pemerintahan Yudhoyono tahun 2004-2009, jumlahnya menterinya sudah maksimal 34 menteri," katanya.
Berdasarkan realitas pada pemerintahan Gus Dur, Qodari memperkirakan, struktur kabinet pada pemerintahan Presiden Yudhoyono lima tahun ke depan tetap seperti saat ini.
Namun bicara komposisi dan figur, kata dia, itu masih menjadi rahasia Presiden Yudhoyono.
"Jangankan orang yang jauh, orang dekatnya saja masih belum tahu siapa yang akan ditempatkan pada kabinet lima tahun ke depan," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
